PP No. 41 tahun 2007 dan Sentralisasi Penataan Kelembagaan Daerah


’Kesalahan’ besar dari desain penataan
kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007
adalah karena PP ini lebih melihat persoalan
kelembagaan semata-mata sebagai persoalan
struktur kelembagaan. Standarisasi yang ketat
yang dibuat oleh PP ini tidak
mempertimbangkan dimensi lain dari
kelembagaan daerah seperti aparatur, sistem
tata laksana, dan nilai dasar organisasi. Hal ini
terlihat dari esensi kebijakan yang lebih
menekankan pada tiga hal: (1) penyeragaman
nomenklatur kelembagaan daerah; (2)
penentuan jumlah kelembagaan daerah yang
berbasis pada hasil perhitungan atas variabel
jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah
APBD; (3) dan perumpunan kelembagaan
daerah, meskipun juga menentukan beberapa
perubahan lain seperti perubahan eselonisasi
pejabat daerah dan lain sebagainya.

dari : http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/untuk_cso/file/39.pdf

selengkapnya silakan di klik disini….

PP 41/2007 selengkapnya dapat di klik disini

About these ads

2 thoughts on “PP No. 41 tahun 2007 dan Sentralisasi Penataan Kelembagaan Daerah

  1. skore yang dijadikan dasar dalam penentuan kelembagaan PP 41 tahun 2007 terdapat konsekuensi yag cukup berat apabila jumlah penduduknya padat dengan luart daerah kecil dan apbd kecil.akibatnya hampir semua daerah kab/kota seluruh apbd digunakan untuk belanja pegawai/BTL.sehingga pembangunan untuk masyarakat sedikit banyak mengalami penurunan, terutama pembangunan fisik.hal ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kab/kota yg bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s