TELAAHAN IJIN DISPENSASI ANGKUTAN BARANG


 I.               PENDAHULUAN

 Menurut Van der Pot (dalam buku Perizinan Oleh  Y. Sri Pudyatmoko), dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaanatau suatu peraturan yang menolak perbuatan itu, sedangkan menurut Amrah Muslimin, dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan- ketentuan umum, yang dalah hal pembuatan undang-undang sebenarnya tidak berniat mengadakan pengecualian.

 Istilah “dispensasi” tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, demikian pula pada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Istilah dipensasi awalnya dikenal dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada masa Angkutan Lebaran yang biasanya menyebutkan bahwa Untuk pengangkutan barang ekspor/impor dengan kontainer yang menuju/dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya tidak diperbolehkan beroperasi kecuali mendapat persetujuan tertulis (dispensasi) dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran”. Memperhatikan essensi peraturan tersebut, jelas bahwa dispensasi tersebut juga diberikan dengan pertimbangan yang lebih besar (makro) yaitu stabilitas perekonomian nasional.

 Dalam perkembangannya, aplikasi dispensasi ini menjadi cenderung bias atau seolah-olah menjadi “pembebasan” atau pengecualian terhadap kewajiban aturan yang ditetapkan dengan membayar  sejumlah uang. Fungsi pengawasan untuk kepentingan yang lebih besar seperti yang yang dijelaskan pada alinea sebelumnya menjadi kurang tegas karena ada kepentingan lain seperti pendapatan asli daerah. Bagi operator angkutan barang, dispensasi ini sering dipandang sebagai kebutuhan atau dianggap sebagai salah satu bentuk perijinan angkutan barang yang harus dimiliki ketika beroperasi di jalan karena operator merasa lebih aman ketika ada pemeriksaan yang sering dilakukan di jalan, padahal jelas bahwa angkutan barang tidak memerlukan perijinan seperti itu ketika daerah operasionalnya tidak melanggar aturan yang ada (misalnya aturan kelas jalan).

 Telaahan ini dimaksudkan untuk mengkaji kepentingan kepemilikan perijinan (dispensasi) angkutan barang terutama pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan truk tangki seperti yang diajukan oleh PT. Cendrawasih Budi Mulya, untuk kepentingan lebih luas, telaahan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengoperasian angkutan barang baik antar Wilayah provinsi maupun dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.  

 

II.             LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM

Berbeda dengan Malaysia yang menetapkan aturan angkutan barang sama dengan angkutan penumpang, Indonesia cenderung “membebaskan” kepengusahaan angkutan barang.

Tiga ukuran pelayanan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah yaitu kualitas, kuantitas dan tarif tidak dikenakan secara ketat pada angkutan barang. Konsep dasar kepengusahaan angkutan barang adalah menyerahkan pada mekanisme pasar (market mechanism). Satu hal yang tegas diatur oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan barang adalah jaringan lintas angkutan barang yang terutama mempertimbangkan kemampuan kelas jalan yang ada.  Pasal 125 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan

Angkutan barang menurut Pasal 160 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dipilah menjadi angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Sedangkan “angkutan barang khusus” adalah  angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

a.    barang yang mudah meledak;

b.    gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;

c.    cairan mudah menyala;

d.    padatan mudah menyala;

e.    bahan penghasil oksidan;

f.     racun dan bahan yang mudah menular;

g.    barang yang bersifat radioaktif; dan

h.    barang yang bersifat korosif. 

Syarat kepengusahaan Angkutan Barang Umum diatur pada Pasal 161 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

a.    prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;

b.    tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan

c.    menggunakan mobil barang.

Sedangkan syarat kepengusahaan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat diatur pada Pasal 162 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

a.    memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;

b.    diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;

c.    memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; 

d.    membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; 

e.    beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

f.     mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pada ayat berikutnya disebutkan bahwa “Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut”

 Aturan lebih lanjut diatur pada Pasal 164 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Perijinan angkutan barang hanya diwajibkan pada kepengusahaan angkutan barang khusus atau alat berat, (tidak berlaku untuk angkutan barang umum) sebagaimana Pasal 173 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Aturan mengenai perijinan diatur pada pasal 175 sebagai berikut :

(1)     Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.

(2)     Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat diatur pada Pasal 180 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

(1)     Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus …. diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.

(2)     Izin penyelenggaraan angkutan alat berat diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 Hukuman terhadap pelanggaran kelas jalan diatur pada Pasal 301 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagi berikut :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan …. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

 Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum ada peraturan menteri yang secara khusus mengatur tentang angkutan barang. Aturan yang menteri yang masih dipakai sebagai pedoman adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan yang pada Pasal 12 menyebutkan bahwa : “untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya.. yang tingkat bahayanya besar dan jangkauannya luas, penjalaran  cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum melakukan pengangkutan”

III.           PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pernah mengeluarkan “surat” untuk permohonan dari pengusaha angkutan barang, namun surat ini tidak dikategorikan perijinan atau dispensasi jalan karena pada kepala surat yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, tidak disebutkan ijin atau dispensasi jalan akan tetapi hanyalah “surat keterangan jalan”. surat keterangan ini tidak juga dimaksudkan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah karena tidak ditetapkan besaran retribusinya, surat ini hanya dapat dipandang sebagai bukti bahwa perusahaan angkutan yang beroperasi tersebut telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam hal rute jalan yang dilalui, asal tujuan perjalanan, berikut kendaraan yang digunakan serta tujuan pengangkutannya.

Menurut Pasal 160 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan, pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana yang diajukan oleh PT.Cendrawasih Budi Mulya dapat dikategorikan sebagai pengangkutan bahan khusus, sedangkan rute yang dilalui untuk distribusi BBM ke SPBU sesuai surat Nomor 032/CBM-DIR/II/2010 Tanggal 23 Februari 2010 perihak Perpanjangan Surat Ijin Dispensasi Angkutan Jalan yaitu  dari Depot Pertamina Plumpang (Jakarta) – Tol Pondok Gede – Tol Cikampek – Tol Cipularang – Pasteur– Jl. Ir. H.Juanda /SPBU Petronas Dago adalah merupakan rute antar provinsi. Sesuai Pasal 173 dan 180 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, pengoperasiannya harus dilengkapi perijinan yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

IV.          REKOMENDASI

Kewenangan untuk mengeluarkan perijinan pengoperasian angkutan barang khusus berada pada Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sehubungan rute perjalanan yang dipakai oleh  PT.Cendrawasih Budi Mulya sebagian besar adalah jalan tol (sehingga gangguan terhadap lalulintas umum dapat diminimalisir) dan rute asal tujuan adalah merupakan depot pertamina yang sudah memiliki tempat parkir khusus, maka permohonan dari PT. Cendrawasih Budi Mulya dapat direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan tembusan kepada Kepolisian.

About these ads

12 thoughts on “TELAAHAN IJIN DISPENSASI ANGKUTAN BARANG

  1. sangat bagus,tapi pengalaman saya tahun2 lalu-walaupun ada surat dispensasi tetap saja ditilang di tol,dengan alasan surat dispensasi tidak dapat berlaku di tol,hanya boleh melalui jalan biasa,..hayo bagaimana nih..mana yang benar

    • saya rasa sich sepanjang angkutan barang tidak melanggar tidak perlu ditilang, apalagi di jalan tol yang jelas2 masuknya bayar… kalo mau ditilang, menurut pendapat saya sich lebih tepat jika sebelum masuk tol…
      makasih masukannya… moga sukses untuk Anda… :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s