andal lalin


Pengertian Analisis Dampak Lalulintas

Analisis dampak lalu lintas dapat dilihat beberapa pengertian, antara lain :
Analisis dampak lalu lintas atau Traffic Impact Analysis (TIA) menurut Stoper dan Koepke (1998) dalam bukunya yang berjudul “Transportation and Development”, adalah  “Studi yang mempelajari secara khusus tentang dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu bangunan yang mempengaruhi system transportasi”.
Dalam buku “Evaluating Traffic Impact Studies”, A Recommended Practiced for Michigan Communittes ( hal 5),
“A Traffic impact analysis is a specialized study which Assesses the effects that a particular development traffic will have on the surrounding transportation network. A traffic impact study will vary in range and complexity depending on the type and size of the purposed development”.
Apabila diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia dapat diartikan
“ Analisis dampak lalu lintas merupakan studi yang memperkirakan pengaruh langsung dimana penambahan lalu lintas tertentu akan mempengaruhi jaringan transportasi  di sekitarnya. Studi dampak lalu lintas akan bervariasi dalam jarak dan kompleksitas tergantung pada tipe dan ukuran pengembangan yang diharapkan”.
“Pembangunan kawasan pusat perkotaan, kawasan superblok, dan beberapa pusat kegiatan yang lain yang banyak dilakukan saat ini pasti berdampak langsung terhadap pergerakan lalu lintas pada system jaringan jalan yang ada di sekitar kawasan tersebut”, Tamin Z. Ofyar (2000)

Kriteria Pembangunan atau Revitalisasi Pusat Kegiatan Membutuhkan Studi Analisis Dampak Lalulintas

Tidak semua pembangunan atau rivitalisasi suatu kegiatan harus melakukan studi analisis dampak lalu lintas. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu studi , yaitu:

Ditjen Perhubungan Darat (1995), “ Daerah-daerah atau lokasi dengan kriteria yang mempunyai pola perjalanan yang cukup tinggi yang perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas adalah : daerah pemukiman dengan densitas yang cukup tinggi, perkantoran, perkantoran, pertokoan dan perdagangan, hotel, rumah sakit, sekolah, industri dan stadion olah raga”.

Ditjen Perhubungan Darat (1995), menegaskan “Beberapa lokasi pembangunan daerah dengan tertentu walau tidak menyebabkan dampak seperti diuraikan pada rekomendasi pertama studi analisis dampak lalu lintas dan dianggap jenis pembangunan kawasan besar dapat dilaksanakan Analisis dampak lalu lintas”. Lokasi tersebut meliputi :
Perumahan yang melebihi 200 unit.
Pertokoan dengan Gross Floor Area (GFA) melebihi 1000 m2
Desain perkantoran dengan GFA melebihi 5000 m2
Pergudangan dengan GFA melebihi 7500 m2

Di Inggris standar prosedur analisis dampak lalu lintas baru dikembangkan pada tahun 1993 dengan dikeluarkannya buku Traffic Impact Assesment (TIA). “Salah satu standar prosedur tersebut adalah merekomendasikan ambang batas suatu pembangunan kawasan yang mempunyai dampak terhadap lalu lintas sekaligus harus dilakukan studi analisis dampak lalu lintas”, Institution of Highway and Transportation (1993).
Rekomendasi pertama adalah bahwa studi analisis dampak lalu lintas patut dilaksanakan apabila :
lalu lintas yang dibangkitkan/ditarik dari suatu pembangunan kawasan melebihi 10 % dari volume lalu lintas yang ada di jalan yang berdampingan.
Kemacetan lalu lintas telah terjadi atau akan terjadi dan lalu lintas yang dibangkitkan, pembangunan kawasan melebihi 5 % dari arus lalu lintas yang ada di jalan yang berdampingan.

Di negara Virginia, Amerika Serikatmempunyai pendekat yang berbeda dalam menentukan ambang batas. Berdasarkan buku  Guidelities for Traffic Impact Study Prepare for Virginia Department of Highway and Transportation, “Pendekatan Keseimbangan relative antara Supply dan demand (Volume lalu lintas dengan adanya pembangunan kawasan), dijadikan dasar penentuan nilai ambang batas”, Simpson dan Curtin (1979).

Site Impact Traffic Evaluation (S.I.T.E) Handbook, halaman 1.
“A Site Access Study is generic term commonly use by transportation/land use planners and traffic engineers to describe how traffic generated by either new land use (s) or replacement land use (s) in be served by an existing or future road network”.
Apabila diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia dapat diartikan
“Studi penentuan lokasi merupakan istilah umum yang biasanya digunakan oleh perencana transportasi/ tata guna lahan dan insinyur lalu lintas untuk menggambarkan bagaimana lalu lintas dibangkitkan oleh suatu tata guna lahan yang baru atau perubahan tata guna lahan yang dilayani oleh kondisi jaringan jalan saat ini atau masa yang akan datang”.

Tipe Lokasi/ Daerah Dampak Lalulintas

Dalam buku “Evaluating Traffic Impact Studies”, A Recommended Practiced for Michigan Communittes,  merekomendasikan 4 tipe dari studi lalu lintas
Certain Rezonings or proposed amendment to the commonly master plan;
A traffic study for a rezoning is different than one for a specific use, such as when associated with a site plan. A community needs to consider all of the use which potentially could be developed under the requested zoning district, regardless of any specific use being proposed. A traffic study for rezoning should compare the potential trip generation of representative use permitted in the requested zoning district with representative uses permitted under current zoning. The community staff or the planning commission may want to identity 3-4 “typical” use options are to determine the average traffic associated with each ot the permitted use and take the median or average traffic associated with each of the permitted use and take the median or average : or use the “worst case” use (I,e, highest traffic generator). The difference in the traffic generated should be evaluated for its potential impact.
Traffic Impact Assesment :
This type of study is recommended for smaller scale projects which should not have a significant impact on the overall transportation system, but will have impact at the site access. The analysis for this type of study focuses on site access points.
Traffic impact Statement ;
This is traditional traffic impact study which evaluates impact at site access points and appropriated nearly intersections.
Regional Traffic Analysis ;
This type of study is much more comprehensive focusing on the impact over along period. In must case a regional traffic analysis will need to be prepared using a computer model which simulates daily traffic on the transportation network. The model projects traffic based on the expected future development pattern and roadway network. A regional traffic analysis may invalve evaluation of a number of projects being developed separately in the same general area. A developer may seek assistance from the municipality, MPO, or MDOT in preparing this type of anlaysis.
Apabila diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut :
Penentuan dalam penzonaan atau tujuan amendment oleh komunitas master plan. Studi lalu lintas untuk penzonaan berbeda dari penggunaan yang lebih khusus, seperti ketika rencana lokasi membutuhkan putusan semua dari seluruh cara yang digunakan dapat dikembangkan melalui permintaan zona district. Akhirnya dari beberapa spesifik yang akan digunakan untuk tujuan studi lalu lintas untuk penzonaan seharusnya dibandingkan dengan potensi perjalanan yang dibangkitkan dengan perizinan yang mewakili. Pada permintaan zona district melalui zona yang berbeda. Komunitas staff atau perencanaan komunitas dapat diinginkan pada indensitas 3-4 tipe yang dapat digunakan keduanya. The Current dan permintaan zona district memilih dengan berbeda yaitu determinasi rata-rata lalu lintas asosiasi dengan tiap dari penggunaan perizinan dan mengambil nilai tengah/rata-rata lalu lintas asosiasi dengan tiap dari perizinan yang digunakan dan mengambil nilai tengah atau rata-rata; atau menggunakan “worst case” (contoh, bangkitan lalu lintas yang tertinggi) perbedaab dalam bangkitan perjalanan dapat dievaluasi untuk dampak yang potensial.
Dampak lalu lintas Akses
Tipe dari studi ini direkomendasikan untuk skala yang kecil pada project yang mana seharusnya tidak membutuhkan dampak yang signifikan pada keseluruhan system transportasi, tetapi dapat memiliki dampak pada akses. Analisa dari tipe ini difokuskan pada studi pada nilai akses.
Dampak Lalu lintas Statement;
Ini merupakan dampak studi lalu lintas yang mana dapat dievaluasi pada nilai akses dan pada persimpangan terdekat.
Analisis dampak Regional;
Tipe ini dari setiap studi lebih komprehensif, fokus pada dampak lebih lama. Pada kasus lain analisa dari lalu lintas regional akan membutuhkan untuk dipersiapkan dengan menggunakan model computer. Model yang mana disimulasikan lalu lintas tiap hari pada jaringan lalu lintas. Model project lalu lintas pada suatu kasus diharapkan pada masa yang akan datang berkembang cara dan jaringan jalannya. Analisa lalu lintas regional dapat melibatkan evauasi dari jumlah project dapat dikembangkan secara terpisah pada area umum yang sama. Pengembang dapat mencari asosiasi dari Municipality,MSO atau MDOT dalam persiapan analisa tipe ini.

Peraturan / Ketentuan Dampak Lalulintas
Ketentuan mengenai lalu lintas jalan yang berlaku sekarang yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya tidak secara khusus mengatur tentang dampak lalu lintas/lingkungan. Hanya saja secara khusus tersirat pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan menjelaskan bahwa “setiap rencana kegiatan berupa pengubahan bentuk lahan dan bentang alam,……. wajib dilengkapi dengan penyaji informasi lingkungan”
Barangsiapa yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemilik proyek yang melanggar hak masyarakat atau pihak lain harus membayar ganti rugi, tetapi ganti rugi tidak selalu berarti pemberian uang, karena dengan pemberian ganti rugi uang belum tentu menyelesaikan masalah di kemudian hari.
Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan hidup kepada negara.

Pengaturan mengenai dampak lalu lintas di Jawa Barat sudah mulai diperhatikan terbukti dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas di Wilayah Propinsi Jawa Barat ; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas, dan yang terbaru adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Pengaturan dan rekayasa teknik lalu lintas pada fasilitas umum yang akan dibangun direncanakan oleh Dinas bersama dengan pihak pembangun (Pasal 4 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas).

Setiap rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan yang  perencanaannya dilakukan oleh Dinas bersama dengan penyelenggara pembangunan. Fasilitas lalu lintas dan angkutan meliputi parkir, shelter, trotoar, jembatan penyeberangan, median dan sebagainya (Pasal 6 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas).

Dari hasil survey dilakukan analisis dampak lalu lintas dan upaya pemecahan lalu lintas yang timbul dari lokasi kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas.Berdasarkan analisis dampak lalu lintas, Dinas mengeluarkan rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari rencana pembangunan.Rekomendasi dan penetapan rekayasa lalu lintas ditetapkan dari bangkitan dan tarikan lalu lintas yang ditimbulkan oleh lokasi kegiatan tersebut dikaitkan dengan v/c dan kecepatan perjalanan pada ruas jalan di sekitar lokasi dan jarak lokasi terhadap simpul (Pasal 6 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas)
Lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu harus dikendalikan adalah :
Tempat perbelanjaan dan jasa, batasan minimal :
Lebih dari 10 unit bangunan dan/ atau
Menimbulkan lebih dari 750 perjalanan per hari
Perkantoran, batasan minimal :
Karyawan lebih dari 100 orang, dan atau
Menimbulkan lebih dari 200 perjalanan per hari
(Pasal 15 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas).

”……..Setiap organisasi, badan hukum dan perorangan dilarang melakukan kegiatan pembangunan, pengaturan sirkulasi lalu lintas, mencantumkan sistem pelayanan angkutan dan membuka jalan keluar masuk ke jalan-jalan Propinsi dan Nasional pada suatu kawasan atau lingkungan sisi jalan sebelum melaksanakan analisa dampak lalu lintas dan mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah” (Pasal 12, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas di Wilayah Propinsi Jawa Barat).

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Metropolitan Bandung

Upaya pemanfaatan ruang Metropolitan Bandung saat ini seringkali menyebabkan banyak ketidaksesuaian antara rencana, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatannya. Ketidaksesuaian ini memberikan dampak berupa pemanfaatan ruang yang kurang efisien dan optimal, serta menyebabkan konflik kepentingan antar sektor dan wilayah dalam penataan ruang.

Dalam konteks wilayah Metropolitan Bandung yang secara administratif bersifat lintas wilayah kabupaten/kota, pengendalian pemanfaatan ruang ini menjadi sangat penting karena banyak persoalan yang berkaitan dengan tata ruang memerlukan penanganan yang tidak dapat dibatasi oleh kewenangan administrasi pemeerintah kabupaten/kota.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah :
Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban berdasarkan RTRW Metropolitan Bandung.
Pendayagunaan perizinan pemanfaatan ruang sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW Metropolitan Bandung.
Pengendalian pemanfaatan ruang pada dasarnya mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Lingkup kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah diupayakan pedomannya dalam rangka penataan ruang Wilayah Metropolitan Bandung, adalah :
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana.
Penertiban Pemanfaatan Ruang
Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang direncanakan dapat terwujud.

Strategi Kebijakan Transportasi Kota
Transportasi, baik orang maupun barang sangat esensial dalam mendukung hampir semua kegiatan manusia. Dengan demikian, transportasi merupakan aspek yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, kunci yang sangat menentukan bagi perencanaan tata guna lahan, dan elemen penting dalam menetapkan strategi dan kebijakan transportasi kota. Transportasi dapat menaikkan berbagai biaya tambahan, misalnya kemacetan lalu lintas, penggunaan modal yang tidak sesuai.

Pemerintah dan para perencana transportasi kota harus mampu berperan dalam menekan biaya diatas, memastikan fasilitas-fasilitas transportasi dimanfaatkan secara efisien dan adil.

Untuk keperluan tersebut mereka memerlukan suatu strategi dan kebijakan yang dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada (prasarana, sarana, manusia, dan peraturan yang ada) untuk dapat meningkatkan dan menciptakan suatu sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, aman, nyaman, selamat, tertib, tepat waktu, dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan transportasi kota harus  mencakup beberapa kriteria, yaitu :
Terukur
Relevan
Batas waktu
Realistis
Fleksibel

Selain mempertimbangkan kriteria diatas, perumusan strategi dan kebijakan transportasi kota harus dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan tersebut, yaitu :
Struktur ruang kota
Karakteristik sosial ekonomi  masyarakat kota
Lokasi permintaan dan pola perjalanan
Jenis moda angkutan
ketersediaan prasarana
Kinerja lembaga pemerintah
Economic trends; globalisasi, investasi swasta dalam perubahan struktur industri transportasi
Social trends; populasi, urbanisasi, orang tua dan cacat, keluarga, dan pola pekerjaan
Political trends; perubahan peranan pemerintah (pusat, daerah, dan masyarakat), perubahan peraturan perundang-undangan
Enviromental trends (lingkungan); polusi udara, polusi air, kebisingan gangguan keamanan lokal, keamanan regional, dan keamanan nasional
Teknologi; informasi dan telekomunikasi, penemuan peralatan canggih, teknologi lingkungan, dan energi.

11 thoughts on “andal lalin

  1. applaus to your knowledge… , hebat kang … sok geura dileukeunan terus … bisa jadi ladang amal ( saur Aa Gym… ) mudah2an jadi ladang rezeki sakaligus … amiiin… ( wildan saparakanca di Jakarta )

  2. kurang detail nich ………………..coba lebih luas dg contoh analisa atau konsep pemberian rekomendasi andal lalin biar seragam di daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s