demo cadas pangeran…

“alternatif yang dapat dipilih untuk setidaknya meminimalisir resiko ambruknya jalan cadas pangeran adalah dengan larangan melintas untuk kendaraan berukuran besar, semua penggunaan truk besar termasuk peti kemas yang dalam wilayah operasinya melalui jalan cadas pangeran diarahkan untuk dialihkan ke truk sedang …..  jalan cadas pangeran adalah jalan negara maka Kementrian Perhubungan -lah yang “berhak” melarang ato menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh melalui jalan Cadas Pangeran,  kebijakan ini harus dibarengi dengan upaya pembangunan jalan alternatif untuk mengurangi beban lalulintas jalan Cadas Pangeran yang kewenangannya ada di Kementrian Pekerjaan Umum

—-

jika Anda pernah melihat kondisi Jalan Cadas Pangeran dari bawah (melihat konstruksinya), saya berkeyakinan bahwa Anda akan merasa sangat keueung (khawatir, ngeri) ketika melalui jalan ini.. kenapa ? saya tidak bisa menggambarkannya sesuai keinginan Anda, jika Anda kebetulan melewati jalan ini dan ada waktu senggang, coba aja Anda tengok sendiri ke bawah jalan ini…..

menyadari kondisi ini ditambah bahwa jalur cadas pangeran adalah jalur rawan longsor, maka wajar sekali apabila ada yang melakukan unjuk rasa ke Kantor Dinas Perhubungan seperti yang dilakukan oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pada tanggal 10 Juni lalu… pada demonstrasi itu GMBI menuntut agar Dishub melaksanakan pengurangan tonase kendaraan yang masuk ke Cadas Pangeran karena merusak ruas jalan. seperti yang diberitakan Antara, para pengunjukrasa menuntut Dishub melaksanakan hal tersebut, dengan ancaman akan memblokir jalan Cadas Pangeran. terlepas dari demonstrasi terkesan “kasar” karena pake acara bakar2 ban plus ancaman segala, namun (secara pribadi)  saya tetap memandang positif demonstrasi ini karena ini dapat dipandang sebagai sebuah kepedulian sekaligus kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan terjadinya musibah seperti yang pernah terjadi di Jembatan Cipunagara, dan perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya Pemerintah Provinsi (termasuk Dinas Perhubungan Provinsi) juga sangat mengkhawatirkan kondisi jalan Cadas Pangeran ini yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan ditambah lagi dengan tingginya beban lalu lintas yang melalui jalan itu (tingginya arus lalulintas pada ruas ini sudah saya bahas pada tulisan sebelumnya) namun karena memang “tidak ada” alternatif jalan lain yang memungkinkan maka terkesan bahwa sampai saat ini Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Provinsi) belum melakukan apa2..

di sisi lain saya mencerna bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan adanya demonstrasi ini yang hanya dilakukan ke Dinas Perhubungan Provinsi ? kenapa tidak juga dilakukan ke Kementrian Perhubungan? Pekerjaan Umum? Bina Marga? Kepolisian? semuanya mengurusi masalah jalan, tapi kenapa demonstrasi hanya dialamatkan ke Dinas Perhubungan??.. hmm.. ada kemungkinan yang dikedepankan adalah masalah kelebihan muatan yang selama ini diawasi di jembatan timbang yang memang merupakan tugas Dinas Perhubungan Provinsi…. melihat fenomena ini, ada kemungkinan masih ada “misunderstanding” pada diri kita semua yang masih melihat jalan cadas pangeran sebagai “jalan”… perlu diketahui bahwa jalan cadas pangeran adalah jalan yang berada di tepi bukit dan jalannya dibangun keluar bukit (bukan kedalam), jadi pandangan jalan cadas pangeran sebagai jalan (menurut pendapat saya) adalah kurang tepat, seharusnya ia dipandang sebagai jembatan! konsekwensinya yang dipermasalahkan adalah bukan kelebihan muatan karena kendaraan yang tidak kelebihan muatan saja bisa merusak cadas pangeran apabila daya angkut kendaraannya memang sangat besar… bisa difahami khan ? begini, anggap daya angkut kendaraan adalah 6 ton, jika ia mengangkut 8 ton maka ia melanggar kelebihan muatan.. jika daya angkutnya 20 ton dan mengangkut misalnya 15 ton? ia tidak melanggar kelebihan muatan tapi daya rusaknya lebih besar daripada yang pertama disebutkan …. penanganan kelebihan muatan di jalan biasa dilakukan dengan penambahan sumbu kendaraan, tapi ini tidak akan berlaku efektif di cadas pangeran, berapapun sumbu yang ditambah tetap saja ia akan merusak cadas pangeran karena cadas pangeran adalah sebuah jembatan!

lalu apa yang seharusnya dilakukan ? mungkin bisa saja Pemerintah menutup ruas jalan cadas pangeran untuk angkutan barang, terus mau dialihkan kemana ? katakanlah semua pergerakan dari Sumedang, Majalengka, Cirebon dan sekitarnya melewati Nagreg, Garut, lalu bagaimana dengan kemungkinan terjadinya peningkatan harga barang kebutuhan pokok yang akan dirasakan oleh keluarga2 kita yang saat ini sudah terbebani dengan peningkatan harga BBM, listrik, dan menurunnya pendapatan kepala keluarganya ? penutupan dan “pembiaran” jalur Cadas pangeran serasa seperti makan buah simalakama…

alternatif yang dapat dipilih untuk setidaknya meminimalisir resiko ambruknya jalan cadas pangeran adalah dengan larangan melintas untuk kendaraan berukuran besar, semua penggunaan truk besar termasuk peti kemas yang dalam wilayah operasinya melalui jalan cadas pangeran diarahkan untuk dialihkan ke truk sedang (ato simpelnya dengan cara penggantian moda angkutan).. alternatif ini mungkin membawa pada dua “keuntungan” yaitu selain meminimalisir kemungkinan runtuhnya jembatan (seperti yang telah disebutkan sebelumnya) juga  dapat menguntungkan para pengusaha kecil.. (sebagaimana diketahui, pengusaha angkutan barang di negara kita modalnya kecil2 dan biasanya juga punya truk kecil2)…. upaya tidak cukup dilakukan sampai disini saja, larangan konvoi tetap diberlakukan pada pergerakan lalulintas di cadas pangeran karena percuma saja jika beban yang sudah kita “pecah2″ tersebut kemudian “terkumpul” lagi bebannya di atas jalan cadas pangeran… bener ga?

kemudian siapa yang berwenang untuk mengambil kebijakan ini? menurut PP 38 Tahun 2007, kewenangan jalan negara ada di Pemerintah Pusat yang dalam hal ini ditangani oleh Kementrian Perhubungan, karena jalan cadas pangeran adalah jalan negara maka Kementrian Perhubungan -lah yang “berhak” melarang ato menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh melalui jalan Cadas Pangeran,  kebijakan ini harus dibarengi dengan upaya pembangunan jalan alternatif untuk mengurangi beban lalulintas jalan Cadas Pangeran yang kewenangannya ada di Kementrian Pekerjaan Umum. lalu apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi untuk menangani jalur Cadas Pangeran? tanggung jawab Dinas Perhubungan adalah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran kelebihan muatan yang pengawasannya dilakukan di jembatan timbang dan ini (menurut pendapat saya- yang bisa salah bisa bener) hanya akan berlaku efektif jika pengalihan moda telah diberlakukan (kendaraan/truk besar menjadi minimal truk sedang). sedangkan operasionalisasi kebijakan yang ditetapkan seuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjadi tanggung jawab Kepolisian..  dan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat termasuk didalamnya LSM ? menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, masyakarat berhak untuk memperoleh informasi dan manfaat jalan serta berkewajiban ikut memelihara jalan…

hmmm.. jelas yach bahwa masalah cadas pangeran adalah masalah yang pelik dan merupakan tanggung jawab kita semua, kita tidak bisa bergerak sendiri2.. kita perlu bahu membahu menghilangkan prasangka yang tidak perlu…. dan yang paling penting adalah kesadaran dari semua pihak….. pengusaha angkutan barang perlu menyadari bahwa muatan lebih yang diangkutnya mungkin menguntungkan untuk manajemen perusahaan pada jangka pendek tapi pada jangka panjang itu akan merugikan perusahaan karena kendaraan cepat rusak, pemerintah juga perlu kesadaran bahwa transportasi adalah urat nadi perekonomian jadi bukan hanya sektor pendidikan dan kesehatan yang perlu diperhatikan.. masyarakat juga perlu menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakatnya, alternatif “penutupan” jalan cadas pangeran cepat atau lambat akan mempengaruhi pengeluaran “dapur” nya di rumah karena tingginya harga barang sehubungan dengan semakin jauhnya jalur transportasi.. pengalihan moda juga akan merugikan pengusaha yang sudah terlanjur memiliki truk2 besar… hmm memang diperlukan “jiwa besar” ketika sebuah kebijakan ditetapkan karena selalu ada yang diuntungkan dan selalu dirugikan dalam segala sesuatu… (win-win sollution ? sory, saya ga percaya.. kalo semua dibuat senang ciy mungkin, khan ada orang yang tetep enjoy sekalipun rugi! “yang penting pengalamaaan” katanya..hehe)

—–

catatan : sekali lagi saya mengingatkan agar memandang jalan Cadas Pangeran sebagai jembatan…  jadi bukan muatan kendaraan yang melalui cadas pangeran yang dipermasalahkan tapi kemampuan (daya dukung kendarannya) yang biasanya diukur dari jumlah berat kendaraannya….  dan yang lebih penting lagi adalah pembangunan jalan alternatif Bandung-  Sumedang… tidak hanya menunggu terselesaikannya Tol Bandung-Cirebon…. hmmm….

mohon maaf kalo ada yang kurang berkenan…. Peace ! :)

Penanganan Masalah Cadas Pangeran….

Ruas Cadas Pangeran berada pada jalur Bandung – Cirebon yang merupakan jalur utama dan strategis bagi perekonomian nasional dan regional terlihat dengan volume lalulintas rata-rata yang diatas 18.500 kendaraan/ hari. Jalur Bandung – Sumedang yang melewati Cadas Pangeran juga merupakan satu-satunya alternatif jalur transportasi yang tersedia saat ini untuk pergerakan antara dua wilayah pengembangan yaitu Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung dan Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning.. lebih jelasnya liat deh gambar berikut :

betapa strategisnya ruas jalan ini terlihat nyata ketika ruas ini terhambat karena longsor seperti yang terjadi pada pertengahan bulan ini.. antrian kendaraan yang terjadi karena kemacetan dari arah bandung sampai ke Jatinangor !

semakin rapuhnya jalan cadas pangeran sudah disadari oleh semua pihak termasuk instansi pemerintah di Provinsi Jawa Barat, karenanya telah dilakukan berbagai upaya diantaranya : pembatasan muatan angkutan barang, larangan konvoi sepanjang ruas Cadas Pangeran dan himbauan untuk penggunaan jalur alternatif.

namun upaya ini tidak dapat menyelesaikan masalah sebenarnya karena ruas ini adalah memang merupakan satu-satunya alternatif yang paling ekonomis untuk pergerakan orang dan barang sepanjang rute Bandung – Cirebon dan sebaliknya…

“ganjalan” yang membuat  upaya apapun yang dilakukan untuk menangani masalah Cadas Pangeran menjadi kurang terasa manfaatnya sekali lagi adalah memang TIDAK ADA ALTERNATIF LAIN (yang efektif dan efisien) untuk pergerakan penumpang dan barang Bandung – Cirebon dan sebaliknya. saya sengaja menuliskannya berulang2 untuk mempertegas bahwa itu adalah masalah utamanya. seperti diketahui Jalur alternatif Ruas Cadas pangeran yaitu jalan Rancakalong tidak dapat digunakan untuk truk besar karena terlalu sempit (lebar 3,5 meter),  Jalan  Cadas Pangeran Atas  (KM Bdg 36 + 100) tidak dapat digunakan untuk truk besar karena lapisan tanah lebih lapuk daripada Jalan Cadas Pangeran Bawah, sementara Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) masih dalam tahap pembebasan tanah. Bisa saja sich pergerakan dari Bandung – Sumedang dan sekitarnya dialihkan memutar ke arah Nagreg, tapi Nagreg-pun saat ini menghadapi masalah kapasitas yang belum memadai.. atoo bisa saja pergerakan dari Cirebon, Majalengka dan sekitarnya dialihkan ke jalur Pantura, tapi siapa yang mau ? kalo penasaran ayo kita lihat berapa jauh mereka harus memutar :

silakang perkirakan oleh Anda berapa kali biaya dan waktu ekstra yang harus dikeluarkan para pelaku perjalanan jika mereka harus memutar. pada gambar disamping garis berwarna merah adalah ruas lurus Bandung – Sumedang, sedangkan garis yang berwarna biru adalah ruas jalan alternatif yang memungkinkan untuk dilewati oleh para pelaku perjalanan. ruas jalan berwana hijau adalah jaringan jalan provinsi yang kondisinya tidak memungkinkan untuk dibebani volume lalulintas tinggi, selain karena memang lebar jalannya kecil (dibawah 3,5 meter juga konturnya yang terdiri atas tanjakan/turunan ekstrim serta berkelak-kelok)… kalo Anda ga percaya coba aja liat sendiri! :)

karena ini jamannya “orang cari2 kambing hitam”, mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa “itu bukan salah saya, itu salah dia”, okey dech “to the point aja” (biarin aja saya kena skor juga asal untuk kebaikan bersama khan ?).  Peneliti LIPI Herryal Z Anwar di Harian Pikiran Rakyat mengatakan bahwa berdasarkan kajian LIPI, wilayah Sumedang memang rentan dengan gerakan tanah dan derajat kerawanan ini semakin meningkat saat musim penghujan datang. Namun berdasarkan penelitian Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, jalan bawah tergolong kokoh karena lapisan tanah keras yang menopangnya, disebut breksia vulkanik segar. Peneliti Geo-teknik Puslitbang Jalan dan Jembatan, Edi Sunaryo menyampaikan bahwaLapisan breksia vulkanik ini bisa menahan beban hingga 15.000 ton dan ini yang memungkinkan jembatan dibangun di atasnya. Joko Purnomo, Kepala Bidang Standar dan Diseminasi Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU, di harian yang sama menyatakan bahwa kantilever ini memiliki umur desain minimal 50 tahun. Masalahnya sekarang adalah menurut Samun Haris, -Kabid Pemeliharaan dan Penanganan Bencana Alam Dinas Binamarga Jabar-umur desain secara normatif ini hanya berlaku jika segala prasyarat terpenuhi sedangkan sekarang banyak yang menggunakan aji mumpung, jika bahu kita ini didesain hanya untuk mengangkut beras 20 kilogram setiap hari, tapi kita malah mengangkut 150 kilo…. nah.. nah..nah…. mulai nich ada yang “merasa” tersentil….. :)

sebelum dilanjutkan kepada yang “tersentil”, perlu kita perhatikan juga statemen Pak Haris bahwa meski dikenal luas dalam praktik pembuatan jalan, teknologi kantilever (yang diterapkan pada jalan Cadas Pangeran) tak cukup banyak dipraktikkan di Indonesia, kecuali dalam pembuatan jalan layang yang baru marak dilakukan dua dekade belakangan. Sebelumnya, pembuatan jalan di sisi tepi jurang seperti di Cadaspangeran ini selalu dilakukan dengan kecenderungan melebarkan jalan ke arah dalam dengan cara memangkas tebing. menurut Pak Haris lagi “Melebarkan jalan ke atas jurang jelas mengandung risiko yang lebih besar” .

sekarang kita lanjutkan ke urusan “sentil-menyentil” tadi… senada dengan Pak Haris, Dirjen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementrian Perhubungan, Sudirman Rambali,  di harian  yang sama juga menyatakan bahwa “salah satu penyebab longsor di jalur Cadas Pangeran adalah truk-truk pengangkut batu bara yang membawa beban melebihi muatannya mencapai empat hingga lima kali lipat dari kapasitas jalan padahal Cadas Pangeran hanya mampu menahan beban hingga 8 ton, karena tidak kuat, akhirnya terjadilah longsor itu.” beliau menjelaskan juga bahwa dalam pertemuan sejumlah instansi beberapa waktu lalu di Bandung  disepakati jika truk pengangkut batu bara harus menambah sumbu kendaraannya yang tujuannya adalah agar beban kendaraan tidak semakin merusak jalan. hal lain yang ditegaskan oleh Dirjen adalah peraturan daerah yang mengatur adanya denda di jembatan timbang harus dihapus….! kita “to the point” ajaaa.. itu Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur adanya denda di jembatan timbang dan saat ini memang sedang dalam proses revisi sehubungan dengan perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan juga….

naaaahhhhh… artinya sentilan ini semakin mengarah ke Dinas Perhubungan yang mengelola jembatan timbang yach? heheheh… sehubungan saya kerja di Dinas Perhubungan yang kadang2 emang malu pada diri sendiri, saya mau “berkilah”… boleh khaaaan ?….

  1. beban lalulintas yang demikian tinggi pada jalur Cadas Pangeran memang tidak bisa dihindari karena memang merupakan “satu-satunya” alternatif jalur yang paling ekonomis;
  2. bencana longsor dan sejenisnya memang juga tidak bisa dihindari karena itu adalah “gejala alam” sebagaimana penelitian LIPI ;
  3. penerapan denda di jembatan timbang didasari peraturan daerah yang disetujui para wakil rakyat dari seluruh jawa barat, jika ini dipandang keliru maka yang salah bukan aparat jembatan timbang karena mereka hanya melaksanakan “amanat” rakyat”, uang yang diperloleh dari denda ini kemudian disertorkan ke kas daerah dan menjadi salah satu pendapatan untuk membiayai pembangunan jawa barat dan mungkin sebagiannya dikembalikan untuk kepentingan pembangunan sektor transportasi sekalipun memang yang dominan saat ini adalah sektor pendidikan dan kesehatan. jika memang ada yang mencurigai bahwa uang yang dihasilkan di jembatan timbang tidak disetorkan ke kas daerah, kita berhak untuk melaporkannya….

udah cukup 3 aja pembelaan dirinya, ntar Anda yang bacanya ngantuk karena kepanjangan.. pokoknya mah jelas bahwa di dunia ini ga akan ada yang mau disalahin, semua juga merasa bener sendiri… sekarang yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana penanganan masalah Cadas Pangeran sebagaimana judul “posting” ini…

menurut pendapat saya beberapa hal yang perlu dilakukan segera adalah sebagai berikut :

  1. untuk jangka pendek, kita tidak perlu menunggu sampai Cadas Pangeran ambrol karena menurut pengamatan juga retakannya udah banyak, kita alihkan saja semua kendaraan berat yang mempunyai asal-tujuan perjalanan Bandung- Sumedang dan sebaliknya, perlu disadari bahwa ini berimplikasi pada peningkatan harga barang kebutuhan masyarakat karena banyak konsumsi rumah tangga di Bandung dan sekitarnya didukung oleh produk Sumedang dan sekitarnya, demikian pula sebaliknya (jumlah pastinya saya kurang tau, coba kita tanyakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan barangkali ada datanya). jika ada angkutan barang yang “maksa” untuk lewat jalan Cadas Pangeran maka perlu diberi “tindakan tegas ” dan jika mereka dibackingi oleh oknum tertentu maka tindakan selayaknya lebih bersifat “progresif”, semua kendaraan barang yang diperkenankan melewati jalur ini hanyakan kendaraan ringan dan sedang, itupun tidak boleh konvoi ;
  2. untuk jangka menengah, adalah penyelesaian pembangunan jalur kereta api Bandung – Cirebon dan perlu dipertimbangkan peningkatan daya dukung jalan alternatif  Rancakalong seperti pada gambar berikut :

3. jangka panjangnya c udah jelas yaitu penyelesaian pembangunan jalan tol Cisumdawu….  ..

demikian menurut pendapat sayah.. bagaimana komentar Anda ? :) :) (bantuin dong, saya pusing mikir sendiri nih! heheheh)… satu hal yang mengkhawatirkan kita semua adalah jangan sampai apa yang pernah terjadi di Cipunagara terulang kembali… :(

daftar bacaan :

1. cadas pangeran semakin rapuh ;

2. Pembangunan yang banyak meneteskan darah ;

3. Cadas Pangeran rentan bencana gerakan tanah;

4. pembangunan tol Sumandawu diprioritaskan ;

5. jalur KA Cirebon – Bandung akan dibuka.

—- Ps : masalah Cadas Pangeran bukan masalah MST (muatan sumbu terberat), itu masalah JBI (jumlah berat yang diijinkan) karena Cadas Pangeran tidak dipandang sebagai Jalan tapi Jembatan.. ! Keep it in minds… :)

DENDA ATAU RETRIBUSI YANG DITETAPKAN DI JEMBATAN TIMBANG ?

Sanksi yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 54 dan seharusnya diterapkan di jembatan timbang untuk menangani pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang adalah dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Namun sejak awal sosialisasinya, Undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak protes karena besaran denda yang dinilai terlalu tinggi. Penanganan kelebihan muatan yang dilakukan di jembatan timbang adalah dengan melakukan penilangan dan menjatuhkan denda di pengadilan dengan besaran + Rp.20.000,00. Apakah besaran denda tersebut dapat mengurangi jumlah pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang ? Jawabannya sudah jelas tidak ! Data pelanggaran di jembatan timbang memperlihatkan kecenderungan (tren) yang terus meningkat setiap bulannya.

Apabila peraturan yang dilaksanakan tidak memperlihatkan efektivitasnya, maka disadari bahwa ada kesalahan dalam ketentuan tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyadari hal itu, sementara daerah lain seperti Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah menetapkan retribusi sebagai upaya penanganan masalah jembatan timbang.

selama ini disinyalir bahwa di jembatan timbang sering ditemukan pengemudi angkutan barang yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada petugas (saya sendiri ga pernah liat loh yach! :)) agar kendaraannya yang mengangkut muatan lebih tidak ditilang. Bahkan ada yang mengamati pada tahun 2002 dan menyatakan bahwa pengusaha angkutan barang telah menganggarkan sejumlah uang tertentu untuk mel di jembatan timbang tersebut. Untuk menutup biaya operasi perjalanannya, operator angkutan barang menambah muatan yang diangkut, demikianlah lingkaran setan ini terus terjadi dan pelanggaran kelebihan muatan belum pernah bisa dihentikan.

Operator angkutan barang dengan motivasi finansialnya jelas akan terus melakukan pelanggaran kelebihan muatan selama sanksi yang ditetapkan masih dalam toleransi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Permasalahannya akan berbeda apabila sanksi yang ditetapkan merugikan perusahaan, perusahaan akan memilih untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bertekad untuk menghentikan pelanggaran kelebihan muatan dengan cara menetapkan besaran rupiah sebagai sanksi yang nilainya lebih besar daripada keuntungan lebih (saving) perusahaan dengan mengangkut muatan lebih.

Besaran rupiah dapat dihitung dengan membandingkan keuntungan marginal tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apa sebutan untuk sanksi tersebut, denda atau retribusi seperti daerah lain ? Denda dan retribusi berdasarkan tujuannya jelas mempunyai arti yang sangat berbeda. Denda adalah besaran rupiah yang ditetapkan sebagai sanksi atas sebuah pelanggaran, sedangkan retribusi adalah besaran rupiah yang diambil karena telah memberikan pelayanan tertentu. Besaran denda sebaiknya dapat membuat pelanggar jera, dan ketika denda itu berhasil maka tidak ada besaran rupiah yang masuk ke kas daerah karena pelanggaran sudah tidak ditemukan lagi, dengan demikian tidak ada alasan untuk menjadikan denda sebagai target pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya retribusi dapat dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dengan catatan bahwa retribusi tersebut tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Sesuai dengan fungsinya sebagai penegakkan hukum (law enforcement), penetapan denda dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan besaran dendanya yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Provinsi Jawa Barat dapat dipandang tepat dan mempertegas niat baik pemerintah untuk menangani masalah kelebihan muatan angkutan barang.

—-

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah pendapatan dari denda di jembatan timbang tidak ditargetkan untuk meningkat akan tetapi harus ditargetkan untuk mencapai angka 0 atau dengan kata lain tidak ditemukan lagi pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang….. :) :)

KEBERADAAN POS PENJAGAAN/ PORTAL DI KOTA TASIKMALAYA

I. PENDAHULUAN

Keberadaan pos penjagaan / portal di Kota Tasikmalaya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 38, 39, 40, 41) dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 9).

Pos penjagaan / portal ini telah beroperasi sejak diterbitkannya peraturan daerah dan dihentikan pengoperasiannya oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya karena kekhawatiran  bahwa keberadaan portal dapat bertentangan dengan aturan hukum yang ada diatasnya seiring dengan perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut surat  Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Nomor  551.11/352/KD-LL Tanggal 10 April 2010 perihal mohon petunjuk aktivasi pos penjagaan/portal,  fungsi portal yang di bangun  di Kota Tasikmalaya adalah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas serta turut memelihara kondisi jalan. Dengan dihentikannya pengoperasian pos penjagaan/ portal ini maka telah terjadi penurunan pendapatan asli daerah dan penurunan dalam hal ketertiban lalu lintas, telaahan in dimaksudkan untuk mengkaji pengoperasian pos penjagaan/ portal dilihat dari teori transportasi dan dasar hukumnya.

Baca lebih lanjut

Penanganan Pelanggaran Kelebihan Muatan di Jembatan Timbang

I. Pokok Persoalan :

Akar permasalahan (root problem) dalam hal tingginya pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang adalah terlalu besarnya jurang pemisah antara penyediaan (supply) dan permintaan (demand).

Penetapan denda di jembatan timbang dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang dapat dikategorikan sebagai pengendalian permintaan (demand) dengan tindakan refresif.

Tindakan refresif akan sulit sekali mencapai hasil yang maksimal apabila tidakj dibarengi dengan upaya pendukung karena menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

  1. Sisi permintaan (demand) tidak dikendalikan dengan masih diimpornya kendaraan berkapasitas besar ;
  2. Sisi penyediaan (supply) yaitu peningkatan daya dukung jalan dan jembatan belum optimal ;
  3. Penetapan peraturan di jembatan timbang belum dibarengi dengan perbaikan personil, peralatan dan pembiayaan yang memadai ;
  4. Kurangnya kesadaran hukum operator angkutan barang.

Baca lebih lanjut

masalah kelebihan muatan angkutan barang

  • Pengawasan masalah kelebihan muatan dilaksanakan di jembatan timbang sebagai prasarana transportasi yang difungsikan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap angkutan barang dan melindungi jalan dan jembatan juga kendaraan dari kerusakan akibat muatan lebih.
  • Dalam perkembangannya sampai saat ini, masih banyak kendaraan angkutan barang yang masih melakukan pelanggaran Data dari 7 unit jembatan timbang di Jawa Barat menunjukan bahwa 80 % dari kendaraan yang lewat jembatan timbang terbukti  membawa muatan lebih dari yang diizinkan (JBI) .
  • Kondisi topografi (Jalan di Propinsi Jawa Barat dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor tidak dibarengi dengan peningkatan daya dukung jalan.
  • Bercampurnya jaringan lintas angkutan barang dengan rute angkutan penumpang (mixed traffic) sehingga kinerja angkutan barang secara langsung berdampak terhadap kinerja angkutan penumpang.
  • Biaya pemeliharaan jalan saat ini sangat besar (+ Rp. 18.000.000.000,00 / tahun) dan mejadi tanggung jawab Pemerintah. Di sisi lain kelancaran distribusi angkutan barang harus diperhatikan karena angkutan barang adalah urat nadi perekonomian dan pembangunan.

Untuk itu perlu dilakukan tindakan segera untuk mengurangi dan selanjutnya menghilangkan pelanggaran muatan yang dikhawatirkan akan terus bertambah apabila dibiarkan.  Namun demikian solusi untuk penanganan masalah kiranya perlu  dibahas dan difikirkan bersama agar hasil yang diharapkan dapat tercapai serta terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.