pengawalan lalulintas

barangkali teman-teman masih ada yang bingung mengenai pengawalan lalulintas di jalan. jujur aja saya sendiri sampe sekarang masih bingung, sebenernya apa perlunya kendaraan mendapat pengawalan, terus jika memang perlu, siapa saja yang boleh atau berhak dikawal dijalan sehingga mendapatkan prioritas dibanding pengguna jalan yang lain…

untuk melihat aturan yang berlaku mengenai pengawalan ini, mari kita telusuri “kronologis”nya atau asal muasal pengawalan di jalan ini..

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (yang pada masanya sempat ditangguhkan karena menuai kontroversi sehubungan dengan besaran denda yang terlalu tinggi) tidak  ada kata-kata pengawalan, namun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan disebutkan sebagai berikut :

Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 65

 

(1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. ambulans mengangkut orang sakit;

c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;

e. iring-iringan pengantaran jenazah;

f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;

g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

 

(2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

Baca lebih lanjut

aturan “baru” manajemen lalulintas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah diubah sejak tahun 2009 namun sampai saat ini masih banyak peraturan pelaksanaannya yang belum terbit sehingga kita masih menggunakan aturan-aturan yang lama.

khabar gembira bagi yang mempelajari manajemen dan rekayasa lalulintas karena sekarang sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, anda dapat mendownload langsung..

oya, buat-teman-teman yang mau sharing dengan saya, dengan senang hati saya akan meresponnya.. yaa paling telat-telat dikit jawabnya gapapa khan ? maklum belakangan ini lagi so sibuk.. hehe.. makasihh :)

perlukah aparat Dishub ‘turun’ ke jalan ?

ini adalah lanjutan tulisan sebelumnya yang saya tulis kemaren… karena kemaren waktu ngetik banyak yang ngajak ngobrol, otak saya yang udah tua dan emang dasarnya susah konsentrasi ini jadi makin error dan ngawur sehingga arahnya ga jelas juntrungannya… untuk itu saya mohon maaf , sudikah pembaca memaafkan sayah ? hehe .. makasih2…

kita lanjut yach ?

yang saya maksud dengan aparat Dishub (Dinas Perhubungan -termasuk saya sendiri yang kerja di Dishub ) ‘turun’ ke jalan adalah dalam rangka mengatur lalu lintas yang emang tugas pokoknya bapak2 kita para polisi negara…. kira2 perlu ga yach ?

menurut pendapat saya (pendapat pribadi yang bisa bener bisa salah..hehe) itu sama sekali tidak perlu, ada beberapa alasan kenapa kita para aparat Dinas Perhubungan tidak perlu turun ke jalan yaitu :

  • urusan kita yang utama yaitu masalah sarana dan prasarana jalan sudah cukup menyita waktu dan enerji kita.untuk Dinas Perhubungan Provinsi yang pelaksana bidang daratnya ada 25 orang (bidang transportasi darat) dan kurang lebih 400 orang untuk pelaksana Dinas Perhubungan termasuk yang ada di UPT (UPT Pelayanan, Darat, Laut dan Udara) harus mengurusi kurang lebih 40 ribu angkutan dalam trayek, belum yang tidak dalam trayek seperti angkutan antar jemput, taksi, pariwisata, karyawan, dan lain-lain belum lagi urusan penyediaan fasilitas lalulintas di jalan provinsi yang setiap kali dipasang hampir selalu hilang karena dicuri oleh oknum masyarakat untuk dijual ke tukang rongsokan. aparat Dinas Perhubungan di Kabupaten Kota kelihatannya tidak jauh berbeda, dengan rata-rata jumlah pegawai 100-300 orang, beliau2 harus merencanakan, mengendalikan dan melayani (=mengurusi)  sekurang-nya 15 ribu angkutan dalam trayek yang ada dalam wilayahnya, belum lagi urusan pengujian kendaraan, parkir, dan segala tetek bengek pendapatan asli daerah…
  • niatan untuk membantu bapak2 Kepolisian dalam rangka pengaturan kelancaran arus lalulintas di jalan dapat saja diterima jika dan hanya jika telah dipenuhi dua kondisi, pertama, tugas pokok dan fungsi kita dalam hal perencanaan, pengaturan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana sudah  terpenuhi, dan kedua ada permintaan dari Kepolisian karena beliau2 kewalahan mengatur lalulintas di jalan… yang pertama penting untuk menegaskan bahwa kita adalah aparat yang professional dan bertanggung jawab serta bisa memilah mana yang “wajib” dan mana yang “sunat”.. yang kedua penting untuk menghindari kesalahfahaman akan niat baik yang kita laksanakan.. jika kita “turun” ke jalan bukan dengan niat membantu bapak polisi tapi untuk mendukung tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita maka kita tidak harus “turun” ke jalan karena kita bisa menyalurkan bakat kita memeriksa operator angkutan dengan mendatangi mereka langsung ke pool atau kantornya dan bisa juga di terminal dan jembatan timbang sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009…
  • adanya perkumpulan yang mengambil pungutan di jalan dengan seragam yang sama dengan yang dipakai aparat Dinas Perhubungan telah menambah “citra buruk” Dinas Perhubungan yang selama ini sering dipandang identik dengan pungutan di jalan raya. Jika kita peduli pada kemajuan perhubungan sebagai “urat nadi perekonomian” dan “pendorong serta penggerak roda perekonomian” maka selayaknya kita punya keinginan untuk menghapuskan pungutan dalam bentuk apapun yang dilakukan di jalan. jika kita masih membiarkan aparat Dinas Perhubungan di jalan raya (dengan melaksanakan tugas sunat -bukan wajib-) maka seolah kita memberi kesan kepada masyarakat bahwa benar bahwa Dinas Perhubungan-lah yang mengambil pungutan di jalan…

tiga alasan itu rasanya itu saranya cukup untuk menarik aparat Dinas Perhubungan dari Jalan, yang intinya untuk kebaikan bersama dan pencapaian tujuan nasional yang kita perjuangkan…. jika ada “ruang kosong” yang perlu didiskusikan dan disepakati tentang tugas dan fungsi masing -masing instansi, bukankah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengamanatkan dibentuknya Forum LLAJ yang diketuai kepala daerah dan beranggotakan kepolisian, dinas perhubungan, dinas bina marga dan instansi terkait lainya ?….

——

itu pendapat saya, ada komentar ? makasih….. :)

siapa yang bertanggung jawab dalam kelancaran lalulintas di jalan ?

masih ramainya jalan-jalan kita oleh aparat yang bertugas (dan berseragam berbeda-beda) mungkin bisa membingungkan masyarakat, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab (in charge) dalam pengaturan kelancaran lalulintas. ada petugas kepolisian, ada aparat Dinas Perhubungan, ada Satpam, ada organisasi yang mengatasnamakan kumpulan operator angkutan dan juga berseragam, ada Pak Ogah, dan lain sebagainya..

untuk sedikit memberi gambaran, mari kita ulas bersama….

——

Baca lebih lanjut

carut – marut angkutan Bandung – Jakarta….

“apabila banyak perusahaan yang gulung tikar maka ada kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan dalam hal pelayanan angkutan umum kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat”

———————————————-

Transportasi mempunyai posisi penting dan strategis dalam proses pembangunan, mendorong serta menunjang perekonomian, mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan, sehingga perlu ditata dalam suatu sistem  yang dapat memadukan serta mewujudkan transportasi dengan tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar serta dengan biaya yang terjangkau.

Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan umum terbagi atas angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Angkutan umum dalam trayek misalnya angkutan Antar Kota Antar Propinsi, Angkutan Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota. Sedangkan angkutan  tidak dalam trayek misalnya angkutan taksi dan pariwisata. Disediakannya berbagai jenis angkutan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,  yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, harapan tersebut belum sesuai karena semakin banyak disediakan alternatif angkutan bagi masyarakat tidak berarti kinerja yang semakin baik. Kinerja pelayanan angkutan umum yang ada saat ini, sering dikeluhkan pengguna seperti lamanya perjalanan, berhenti lama menunggu penumpang (ngetem), kebersihan dan kondisi kendaraan yang kurang terawat, keamanan, pelayanan selama perjalanan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab angkutan umum semakin lama semakin ditinggalkan oleh pengguna atau konsumennya. Orang akan berusaha mengganti moda transportasinya dengan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya jumlah kendaraan pribadi di jalan semakin bertambah dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan, polusi udara dan kebisingan yang semakin meningkat.

Pelayanan angkutan umum dengan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari Bandung – Jakarta adalah 500 kendaraan, dengan terminal di Kota Bandung adalah Terminal Leuwi Panjang dan terminal di Jakarta adalah Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Kalideres dan Pulo Gadung. Rincian  pelayanan bus Antar Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  Rute Pelayanan Bus Antar Kota Bandung – Jakarta

No Rute Jumlah kendaraan
1 Jakarta (Kp. Rambutan) – Jagorawi – Puncak – Bandung 188
2 Jakarta (Kp. Rambutan) – Sukabumi – Bandung 22
3 Jakarta (Lebak bulus) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 69
4 Jakarta (Kalideres) – Jagorawi -Puncak – Bandung 15
5 Jakarta (Kalideres) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 31
6 Jakarta (Pulo Gadung) – Purwakarta – Bandung 15
7 Jakarta (Pulo Gadung) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 45
8 Jakarta (Kp. Rambutan) – Cibinong – Puncak – Bandung 48
9 Jakarta (Kp. Rambutan) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 64
10 Jakarta (Kp. Rambutan) – Cibinong – Sukabumi – Bandung 3
Total 500

Sumber : Departemen Perhubungan, 2007

Baca lebih lanjut

TELAAHAN IJIN DISPENSASI ANGKUTAN BARANG

 I.               PENDAHULUAN

 Menurut Van der Pot (dalam buku Perizinan Oleh  Y. Sri Pudyatmoko), dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaanatau suatu peraturan yang menolak perbuatan itu, sedangkan menurut Amrah Muslimin, dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan- ketentuan umum, yang dalah hal pembuatan undang-undang sebenarnya tidak berniat mengadakan pengecualian.

 Istilah “dispensasi” tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, demikian pula pada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Istilah dipensasi awalnya dikenal dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada masa Angkutan Lebaran yang biasanya menyebutkan bahwa Untuk pengangkutan barang ekspor/impor dengan kontainer yang menuju/dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya tidak diperbolehkan beroperasi kecuali mendapat persetujuan tertulis (dispensasi) dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran”. Memperhatikan essensi peraturan tersebut, jelas bahwa dispensasi tersebut juga diberikan dengan pertimbangan yang lebih besar (makro) yaitu stabilitas perekonomian nasional.

 Dalam perkembangannya, aplikasi dispensasi ini menjadi cenderung bias atau seolah-olah menjadi “pembebasan” atau pengecualian terhadap kewajiban aturan yang ditetapkan dengan membayar  sejumlah uang. Fungsi pengawasan untuk kepentingan yang lebih besar seperti yang yang dijelaskan pada alinea sebelumnya menjadi kurang tegas karena ada kepentingan lain seperti pendapatan asli daerah. Bagi operator angkutan barang, dispensasi ini sering dipandang sebagai kebutuhan atau dianggap sebagai salah satu bentuk perijinan angkutan barang yang harus dimiliki ketika beroperasi di jalan karena operator merasa lebih aman ketika ada pemeriksaan yang sering dilakukan di jalan, padahal jelas bahwa angkutan barang tidak memerlukan perijinan seperti itu ketika daerah operasionalnya tidak melanggar aturan yang ada (misalnya aturan kelas jalan).

 Telaahan ini dimaksudkan untuk mengkaji kepentingan kepemilikan perijinan (dispensasi) angkutan barang terutama pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan truk tangki seperti yang diajukan oleh PT. Cendrawasih Budi Mulya, untuk kepentingan lebih luas, telaahan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengoperasian angkutan barang baik antar Wilayah provinsi maupun dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.  

  Baca lebih lanjut

Rencana Pengoperasian Bus Pariwisata Cipanas (Garut) – Jakarta

Rencana pengoperasian bus “pariwisata” ini dimotori oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menurut Rapat Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan UMKM dan Industri Pariwisata Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian didasari atas terpilih Kabupaten Garut sebagai pilot project untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dan merupakan rekomendasi dari Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Industri Pariwisata yang dibentuk berdasar Keputusan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Nomor Kep-05/D.IV.M.EKON/01/2010 Tanggal 5 Januari 2010. untuk mendukung pengembangan KUKM Kabupaten Garut, Tim Monev merekomendasikan langkah-langkah untuk mendukung perekonomian Kabupaten Garut sebagai berikut :

  • Agar aksesibilitas Kabupaten Garut ditingkatkan khususnya untuk pasar potensial Jakarta ;
  • Agar Dirjen Perhubungan Darat mengijinkan / menginstruksikan Perum DAMRI untuk melakukan perintisan jalur transportasi bus ber-AC langsung dari Stasiun Gambir ke Cipanas yang merupakan pusat pariwisata Garut. Stasiun Gambir diusulkan karena posisinya yang strategis sebagai hub transportasi Jakarta dan sekitarnya ;
  • Anggota tim Monev dari Ditjen Perhubungan Darat mengusulkan agar tempat pemberangkatan bis pariwisata dimaksud bukan dari Gambir melainkan Terminal Bis DAMRI Kemayoran ;
  • Anggota Tim Monev dari Ditjen Perhubungan Darat menyarankan agar Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian mengirim surat ke Ditjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan.

Baca lebih lanjut

Terminal Penumpang dan Sistem Jaringan Angkutan Umum..

TERMINAL

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal.

DEFINISI TERMINAL

Berdasarkan, Juknis LLAJ, 1995, Terminal Transportasi merupakan:

  1. Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum.
  2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas.
  3. Prasarana angkutan yang merupakan  bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.
  4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

FUNGSI TERMINAL

Berdasarkan, Juknis LLAJ, 1995. Fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur:

  1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
  2. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi  dan sebagai pengendali kendaraan umum.
  3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Baca lebih lanjut