5 Mobil Produksi Indonesia Yang Laku Keras Di Pasar Internasional

Perlahan namun pasti, industri otomotif di Indonesia kini semakin berkembang. Tak hanya sebatas sebagai pengguna, Indonesia kini tercatat sebagai salah satu produsen kendaraan bermotor yang produk-produknya mulai dijual ke berbagai negara. Memang jumlah produksi mobil Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara lain. Indonesia tercatat baru mampu menghasilkan 1 juta unit mobil tiap tahunnya dan berada di urutan ke 17 negara dengan produksi mobil terbesar di dunia. Meski demikian, beberapa mobil produksi Indonesia ternyata banyak dicari dan laris di pasar mancanegara.

1. Sedan Vios

Sedan Vios

Menurut Bob Azam, Executive General Manager TMMIN, berdasarkan data hingga bulan April, jumlah produksi sedan Vios tercatat mencapai 7.703 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.133 unit dilepas untuk pasar domestik dan sisanya yakni 3.570 unit untuk pasar mancanegara. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan laporan pada bulan Maret dengan 2.861 unit.

Untuk unit yang akan dikirim ke pasar mancanegara, mobil-mobil ini sebelumnya mengalami penyesuaian seperti nama yang diganti menjadi Yaris dan posisi kemudi berada di sebelah kiri. Salah satu wilayah yang akan menjadi tujuan pengiriman mobil ini adalah Timur Tengah. “Kami lihat perkembangan market yang berada di Timur Tengah. Di sana market sedan ada di kisaran 5.000,” kata Bob Azam. Sedan vios sendiri secara resmi akan di ekspor ke Timur Tengah pada 26 Mei.
Baca lebih lanjut

Jadwal Buka Tutup Arus Kendaraan Di Kawasan Puncak

Originally posted on Berita Informasi Seputar Indonesia Terkini:

Menghabiskan akhir pekan di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat bersama keluarga dan kolega menjadi pilihan banyak orang. Bagi anda yang ingin turut menghabiskan waktu di sana, tak ada salahnya memperhatikan jadwal buka tutup arus lalu lintas dari dan menuju Puncak. Jangan sampai waktu Anda lebih banyak habis di jalan menunggu akses jalan dibuka.

Berikut jadwal buka tutup arus lintas kawasan puncak untuk hari ini seperti dirilis TMC Polda Metro Jaya

  • Pukul 09:00 – 11.30 WIB
    Semua kendaraan hanya satu jalur ke arah Puncak. Artinya lalu lintas kendaraan dari arah Puncak menuju ke bawah yakni Jakarta dan Ciawi dialihkan.
  • Pukul 15.00 – 17.00 WIB
    Semua kendaraan hanya satu jalur ke arah bawah atau arah Jakarta atau Ciawi. Artinya lalu lintas semua kendaraan yang akan menuju Puncak dialihkan
  • Hari Minggu:
  • Pukul 09.00 – 11.30 WIB
    Semua kendaraan hanya satu jalur ke arah Puncak. Artinya lalu lintas kendaraan dari arah Puncak menuju ke…

View original 33 more words

pengawalan lalulintas

barangkali teman-teman masih ada yang bingung mengenai pengawalan lalulintas di jalan. jujur aja saya sendiri sampe sekarang masih bingung, sebenernya apa perlunya kendaraan mendapat pengawalan, terus jika memang perlu, siapa saja yang boleh atau berhak dikawal dijalan sehingga mendapatkan prioritas dibanding pengguna jalan yang lain…

untuk melihat aturan yang berlaku mengenai pengawalan ini, mari kita telusuri “kronologis”nya atau asal muasal pengawalan di jalan ini..

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (yang pada masanya sempat ditangguhkan karena menuai kontroversi sehubungan dengan besaran denda yang terlalu tinggi) tidak  ada kata-kata pengawalan, namun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan disebutkan sebagai berikut :

Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 65

 

(1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. ambulans mengangkut orang sakit;

c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;

e. iring-iringan pengantaran jenazah;

f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;

g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

 

(2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

Baca lebih lanjut

aturan “baru” manajemen lalulintas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah diubah sejak tahun 2009 namun sampai saat ini masih banyak peraturan pelaksanaannya yang belum terbit sehingga kita masih menggunakan aturan-aturan yang lama.

khabar gembira bagi yang mempelajari manajemen dan rekayasa lalulintas karena sekarang sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, anda dapat mendownload langsung..

oya, buat-teman-teman yang mau sharing dengan saya, dengan senang hati saya akan meresponnya.. yaa paling telat-telat dikit jawabnya gapapa khan ? maklum belakangan ini lagi so sibuk.. hehe.. makasihh :)

perlukah aparat Dishub ‘turun’ ke jalan ?

ini adalah lanjutan tulisan sebelumnya yang saya tulis kemaren… karena kemaren waktu ngetik banyak yang ngajak ngobrol, otak saya yang udah tua dan emang dasarnya susah konsentrasi ini jadi makin error dan ngawur sehingga arahnya ga jelas juntrungannya… untuk itu saya mohon maaf , sudikah pembaca memaafkan sayah ? hehe .. makasih2…

kita lanjut yach ?

yang saya maksud dengan aparat Dishub (Dinas Perhubungan -termasuk saya sendiri yang kerja di Dishub ) ‘turun’ ke jalan adalah dalam rangka mengatur lalu lintas yang emang tugas pokoknya bapak2 kita para polisi negara…. kira2 perlu ga yach ?

menurut pendapat saya (pendapat pribadi yang bisa bener bisa salah..hehe) itu sama sekali tidak perlu, ada beberapa alasan kenapa kita para aparat Dinas Perhubungan tidak perlu turun ke jalan yaitu :

  • urusan kita yang utama yaitu masalah sarana dan prasarana jalan sudah cukup menyita waktu dan enerji kita.untuk Dinas Perhubungan Provinsi yang pelaksana bidang daratnya ada 25 orang (bidang transportasi darat) dan kurang lebih 400 orang untuk pelaksana Dinas Perhubungan termasuk yang ada di UPT (UPT Pelayanan, Darat, Laut dan Udara) harus mengurusi kurang lebih 40 ribu angkutan dalam trayek, belum yang tidak dalam trayek seperti angkutan antar jemput, taksi, pariwisata, karyawan, dan lain-lain belum lagi urusan penyediaan fasilitas lalulintas di jalan provinsi yang setiap kali dipasang hampir selalu hilang karena dicuri oleh oknum masyarakat untuk dijual ke tukang rongsokan. aparat Dinas Perhubungan di Kabupaten Kota kelihatannya tidak jauh berbeda, dengan rata-rata jumlah pegawai 100-300 orang, beliau2 harus merencanakan, mengendalikan dan melayani (=mengurusi)  sekurang-nya 15 ribu angkutan dalam trayek yang ada dalam wilayahnya, belum lagi urusan pengujian kendaraan, parkir, dan segala tetek bengek pendapatan asli daerah…
  • niatan untuk membantu bapak2 Kepolisian dalam rangka pengaturan kelancaran arus lalulintas di jalan dapat saja diterima jika dan hanya jika telah dipenuhi dua kondisi, pertama, tugas pokok dan fungsi kita dalam hal perencanaan, pengaturan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana sudah  terpenuhi, dan kedua ada permintaan dari Kepolisian karena beliau2 kewalahan mengatur lalulintas di jalan… yang pertama penting untuk menegaskan bahwa kita adalah aparat yang professional dan bertanggung jawab serta bisa memilah mana yang “wajib” dan mana yang “sunat”.. yang kedua penting untuk menghindari kesalahfahaman akan niat baik yang kita laksanakan.. jika kita “turun” ke jalan bukan dengan niat membantu bapak polisi tapi untuk mendukung tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita maka kita tidak harus “turun” ke jalan karena kita bisa menyalurkan bakat kita memeriksa operator angkutan dengan mendatangi mereka langsung ke pool atau kantornya dan bisa juga di terminal dan jembatan timbang sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009…
  • adanya perkumpulan yang mengambil pungutan di jalan dengan seragam yang sama dengan yang dipakai aparat Dinas Perhubungan telah menambah “citra buruk” Dinas Perhubungan yang selama ini sering dipandang identik dengan pungutan di jalan raya. Jika kita peduli pada kemajuan perhubungan sebagai “urat nadi perekonomian” dan “pendorong serta penggerak roda perekonomian” maka selayaknya kita punya keinginan untuk menghapuskan pungutan dalam bentuk apapun yang dilakukan di jalan. jika kita masih membiarkan aparat Dinas Perhubungan di jalan raya (dengan melaksanakan tugas sunat -bukan wajib-) maka seolah kita memberi kesan kepada masyarakat bahwa benar bahwa Dinas Perhubungan-lah yang mengambil pungutan di jalan…

tiga alasan itu rasanya itu saranya cukup untuk menarik aparat Dinas Perhubungan dari Jalan, yang intinya untuk kebaikan bersama dan pencapaian tujuan nasional yang kita perjuangkan…. jika ada “ruang kosong” yang perlu didiskusikan dan disepakati tentang tugas dan fungsi masing -masing instansi, bukankah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengamanatkan dibentuknya Forum LLAJ yang diketuai kepala daerah dan beranggotakan kepolisian, dinas perhubungan, dinas bina marga dan instansi terkait lainya ?….

——

itu pendapat saya, ada komentar ? makasih….. :)

siapa yang bertanggung jawab dalam kelancaran lalulintas di jalan ?

masih ramainya jalan-jalan kita oleh aparat yang bertugas (dan berseragam berbeda-beda) mungkin bisa membingungkan masyarakat, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab (in charge) dalam pengaturan kelancaran lalulintas. ada petugas kepolisian, ada aparat Dinas Perhubungan, ada Satpam, ada organisasi yang mengatasnamakan kumpulan operator angkutan dan juga berseragam, ada Pak Ogah, dan lain sebagainya..

untuk sedikit memberi gambaran, mari kita ulas bersama….

——

Baca lebih lanjut

carut – marut angkutan Bandung – Jakarta….

“apabila banyak perusahaan yang gulung tikar maka ada kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan dalam hal pelayanan angkutan umum kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat”

———————————————-

Transportasi mempunyai posisi penting dan strategis dalam proses pembangunan, mendorong serta menunjang perekonomian, mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan, sehingga perlu ditata dalam suatu sistem  yang dapat memadukan serta mewujudkan transportasi dengan tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar serta dengan biaya yang terjangkau.

Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan umum terbagi atas angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Angkutan umum dalam trayek misalnya angkutan Antar Kota Antar Propinsi, Angkutan Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota. Sedangkan angkutan  tidak dalam trayek misalnya angkutan taksi dan pariwisata. Disediakannya berbagai jenis angkutan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,  yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, harapan tersebut belum sesuai karena semakin banyak disediakan alternatif angkutan bagi masyarakat tidak berarti kinerja yang semakin baik. Kinerja pelayanan angkutan umum yang ada saat ini, sering dikeluhkan pengguna seperti lamanya perjalanan, berhenti lama menunggu penumpang (ngetem), kebersihan dan kondisi kendaraan yang kurang terawat, keamanan, pelayanan selama perjalanan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab angkutan umum semakin lama semakin ditinggalkan oleh pengguna atau konsumennya. Orang akan berusaha mengganti moda transportasinya dengan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya jumlah kendaraan pribadi di jalan semakin bertambah dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan, polusi udara dan kebisingan yang semakin meningkat.

Pelayanan angkutan umum dengan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari Bandung – Jakarta adalah 500 kendaraan, dengan terminal di Kota Bandung adalah Terminal Leuwi Panjang dan terminal di Jakarta adalah Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Kalideres dan Pulo Gadung. Rincian  pelayanan bus Antar Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  Rute Pelayanan Bus Antar Kota Bandung – Jakarta

No Rute Jumlah kendaraan
1 Jakarta (Kp. Rambutan) – Jagorawi – Puncak – Bandung 188
2 Jakarta (Kp. Rambutan) – Sukabumi – Bandung 22
3 Jakarta (Lebak bulus) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 69
4 Jakarta (Kalideres) – Jagorawi -Puncak – Bandung 15
5 Jakarta (Kalideres) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 31
6 Jakarta (Pulo Gadung) – Purwakarta – Bandung 15
7 Jakarta (Pulo Gadung) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 45
8 Jakarta (Kp. Rambutan) – Cibinong – Puncak – Bandung 48
9 Jakarta (Kp. Rambutan) – Tol Cikampek – Purwakarta – Bandung 64
10 Jakarta (Kp. Rambutan) – Cibinong – Sukabumi – Bandung 3
Total 500

Sumber : Departemen Perhubungan, 2007

Baca lebih lanjut