KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO KM. 35 TH 2003 TTG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM


MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum yang telah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

b.
bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan, ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 perlu disempurnakan;
c.
bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2002;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

2. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;

4. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

5. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;

6. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

7. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

8. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

9. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

10. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

11. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;

12. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;

13. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;

14. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;

15. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;

16. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;

17. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;

18. Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter;

19. Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter;

20. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

23. Dinas Propinsi adalah instansi di tingkat Propinsi yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan;

24. Dinas Kota/Kabupaten adalah instansi di tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

Pasal 2

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :
a. b. c. d. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan; penetapan wilayah operasi taksi; penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; komposisi pelayanan angkutan.
Bagian Pertama
Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan
Pasal 3

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :

a.
bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
b.
jenis pelayanan angkutan;
c.
hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
d.
tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya, yang meliputi bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api;
e.
tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 4

Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

a.
titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
b.
berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya;
c.
lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 5

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

a.
melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;
b.
menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
c.
menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
d.
menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
e.
menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
f.
menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan / jalan-jalan yang dilalui;
g.
menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun
h.
perencanaan; dengan

mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, mempertimbangkan :
1) 2) 3) jumlah frekwensi; faktor muatan 70%; kapasitas kendaraan yang akan melayani.
Pasal 6

(1)
Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
(2)
Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.
(3)
Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. jumlah perjalanan pergi-pulang per hari rata-rata dan tertinggi;
b. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
c. laporan realisasi faktor muatan;
d. faktor muatan 70 %;
e. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
f. tingkat pelayanan jalan.
Pasal 7

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan oleh :

a.
Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, untuk jaringan trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;
b.
Direktur Jenderal, untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari satu daerah propinsi;
c.
Gubernur, untuk jaringan trayek yang melalui antar daerah Kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi;
d.
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
e.
Bupati, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten;
f.
Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 8

(1)
Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan :

a.
kebutuhan jasa angkutan taksi;
b.
perkembangan daerah kota atau perkotaan;
c.
tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(2)
Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh :

a.
Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Gubernur atau Direktur Jenderal;
b.
Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dalam satu Propinsi yang merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Direktur Jenderal;
c.
Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui daerah Kabupaten/kota lebih dari satu Propinsi. Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek

Pasal 9 Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :
a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun

e. perencanaan;

pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :

1) tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%;

2) kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 10

(1)
Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
(2)
Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
(3)
Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%.

Pasal 11

Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan oleh :

a.
Direktur Jenderal, untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu Propinsi yang merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan (masing-masing Kabupaten/kota) dan angkutan pariwisata;
b.
Gubernur, untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu daerah Kabupaten/kota dalam satu Propinsi yang merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan untuk masingmasing Kabupaten/kota dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan;
c.
Bupati, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah ibukota Kabupaten yang kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur atau Direktur Jenderal dan angkutan lingkungan dalam wilayah Kabupaten;
d.
Walikota, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah Kota yang kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur atau Direktur Jenderal dan angkutan lingkungan dalam wilayah Kota.

Pasal 12

Penetapan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Bagian Keempat

Komposisi Pelayanan Angkutan

Pasal 13

(1)
Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas permintaan penumpang pada setiap trayek.
(2)
Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada pemohon lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 14

Dalam penetapan perencanaan kebutuhan angkutan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 mempertimbangkan masukan dari perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan terkait.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan angkutan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

ANGKUTAN DALAM TRAYEK

Bagian Pertama

Jenis Angkutan

Pasal 16

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek, terdiri dari :

a.
Angkutan Lintas Batas Negara;
b.
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
c.
Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
d.
Angkutan Kota;
e.
Angkutan Perdesaan;
f.
Angkutan Perbatasan;
g.
Angkutan Khusus.

Bagian Kedua

Angkutan Lintas Batas Negara

Pasal 17

(1)
Pelayanan angkutan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek lintas batas negara.

(2)
Pelayanan angkutan lintas batas negara diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
b.
pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan;
c.
dilayani hanya oleh mobil bus besar atau mobil bus sedang dengan pelayanan non ekonomi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antar negara;
d.
terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A, atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api dan pusat kegiatan;
e.
prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan lintas batas negara sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan lintas batas negara harus dilengkapi dengan :

a.
nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b.
papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
c.
jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA”;
d.
jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
e.
fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f.
tulisan standar pelayanan;
g.
daftar tarif yang berlaku.

(4)
Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kendaraan angkutan lintas batas negara dapat dilengkapi dengan :

a. b. kotak obat lengkap dengan isinya; alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya.
(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan lintas batas negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Angkutan Antar Kota Antar Propinsi

Pasal 18

(1)
Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi.

(2)
Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
b.
pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan;
c.
dilayani dengan mobil bus besar dan/atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;
d.
terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A;
e.
prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar kota antar propinsi harus dilengkapi dengan :

a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;
b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan
dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang
c. kendaraan; jenis trayek yang dilayani yang ditulis secara jelas dengan huruf balok,
melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan
“ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI”;
d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;
e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f. tulisan standar pelayanan;
g. daftar tarif yang berlaku.
(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

kendaraan angkutan antar kota dalam propinsi dapat dilengkapi dengan :

a.
kotak obat lengkap dengan isinya;
b.
alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Empat

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi

Pasal 19

(1)
Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi.

(2)
Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
b.
pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat atau lambat ;
c.
dilayani dengan mobil bus besar atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;
d.
tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe B, pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan;
e.
prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar kota dalam propinsi harus dilengkapi dengan :

a.
nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b.
papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
c.
jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROPINSI”;
d.
jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
e.
fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f.
tulisan standar pelayanan;
g.
daftar tarif yang berlaku.

(4)
Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kendaraan angkutan antar kota antar propinsi dapat dilengkapi dengan :

a. b. kotak obat lengkap dengan isinya; alat pemantau unjuk kerja pengemudi, ykecepatan kendaraan dan perilaku kendaraannya. ang sekurang-kurangnpengemudi dalam ya dapat merekam mengoperasikan
(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan antar kota dalam

propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 3 Lampiran I Keputusan ini. Bagian Kelima Angkutan Kota Pasal 20

(1)
Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau trayek yang berada dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
(2)
Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. trayek utama :

1) mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2) melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;

3) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

b. trayek cabang :

1) berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;

2) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

3) melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman;

4) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

c. trayek ranting :

1) tidak mempunyai jadwal tetap;

2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan punumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;

3) melayani angkutan dalam kawasan permukiman;

d. trayek langsung :

1) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;

3) melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.

(3)
Untuk kota yang berpenduduk di atas 500.000 jiwa, trayek utama dan trayek langsung dilayani dengan bus besar, trayek cabang dengan bus sedang, dan trayek ranting dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum.
(4)
Untuk kota yang berpenduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa, trayek utama dilayani dengan bus sedang, trayek cabang dengan bus kecil, dan trayek ranting dengan mobil penumpang umum.
(5)
Untuk kota yang berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa, trayek utama dilayani dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum dan trayek cabang dilayani dengan mobil penumpang.

(6) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan:
a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA”;
d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
e. tulisan standar pelayanan;
f. daftar tarif yang berlaku.
(7) Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame,

yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(8) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 4 Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Keenam

Angkutan Perdesaan

Pasal 21

(1)
Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang menghubungkan :

a.
kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
b.
kawasan ibu kota kabupaten dengan kawasan perdesaan.

(2)
Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
b.
jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
c.
pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
d.
terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurangkurangnya terminal tipe C;
e.
dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan :

a.
nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b.
papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
c.
jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERDESAAN”;
d.
jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
e.
fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f.
daftar tarif yang berlaku.

(4)
Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaima na dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 5 Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketujuh Angkutan Perbatasan

Pasal 22

(1)
Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan :

a.
antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten;
b.
antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota;
c.
antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota lain;
d.
antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten lain.

(2)
Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
b.
belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
c.
dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;
d.
berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan harus dilengkapi dengan :

a.
nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
b.
papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
c.
jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERBATASAN”;
d.
jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4)
Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 6 Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedelapan

Angkutan Khusus

Pasal 23

(1)
Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, terdiri dari :

a.
Angkutan Antar Jemput;
b.
Angkutan Karyawan;
c.
Angkutan Permukiman;
d.
Angkutan Pemadu Moda.

(2)
Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan kota.

Paragraf 1

Angkutan Antar Jemput

Pasal 24

(1)
Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.

(2)
Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
b.
menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;
c.
menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
d.
pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
e.
tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
f.
tidak mengenakan tarif yang berpotensi / dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
g.
kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
b.
umur kendaraan maksimum 5 tahun;
c.
tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
d.
dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR JEMPUT” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
e.
dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
f.
dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4)
Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 2

Angkutan Karyawan

Pasal 25

(1)
Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.

(2)
Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
khusus mengangkut karyawan;
b.
berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
c.
menggunakan mobil bus;
d.
menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
e.
pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
f.
tidak menaikkan penumpang umum.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN KARYAWAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
b.
dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
c.
dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4)
Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan se bagaimana d imaksud ayat (4) huruf a diatas, sebagaimana tercantum dalam Contoh 8 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 3

Angkutan Permukiman

Pasal 26

(1)
Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.

(2)
Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
b.
berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
c.
menggunakan mobil bus besar dan/atau bus sedang;
d.
menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
e.
tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN PERMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
b.
dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
c.
dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4)
Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud ayat

(3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Contoh 9 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 4 Angkutan Pemadu Moda Pasal 27

(1)
Pelayanan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

(2)
Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
b.
berjadwal;
c.
menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang;
d.
menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
b.
dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
c.
dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
d.
dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
e.
dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.

(4)
Bentuk tulisan dan ukuran stiker angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a diatas, sebagaimana tercantum dalam Contoh 10 Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK Bagian Pertama Jenis Angkutan Pasal 28

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari :

a.
Angkutan Taksi;
b.
Angkutan Sewa;
c.
Angkutan Pariwisata;
d.
Angkutan Lingkungan.

Bagian Kedua

Angkutan Taksi

Pasal 29

(1)
Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.

(2)
Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
tidak berjadwal;
b.
dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
c.
tarif angkutan berdasarkan argometer;
d.
pelayanan dari pintu ke pintu.

(3)
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :

a.
tulisan “TAKSI” yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
b.
dilengkapi dengan alat pendingin udara;
c.
logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
d.
lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
e.
tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
f.
radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
g.
keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
h.
nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
i.
argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)
Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut:

a.
papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;
b.
tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang ke belakang maksimum 500 milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100 milimeter.

(5)
Khusus untuk pelayanan dari dan ke tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi, badan otorita / badan pengelola dapat mengusulkan persyaratan tambahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada Direktur Jenderal.
(6)
Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Angkutan Sewa

Pasal 30

(1)
Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

(2)
Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b.
dilayani dengan mobil penumpang umum;
c.
tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa;
d.
tidak berjadwal.

(3)
Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus;
b.
dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.

Bagian Keempat

Angkutan Pariwisata

Pasal 31

(1)
Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial.

(2)
Pelayanan angkutan pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
mengangkut wisatawan atau rombongan;
b.
pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya;
c.
dilayani dengan mobil bus;
d.
tidak masuk terminal.

(3)
Mobil bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
dilengkapi label dan sticker yang bertuliskan “PARIWISATA” yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus;
b.
dilengkapi logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus;
c.
dilengkapi tulisan “ANGKUTAN PARIWISATA” yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.

(4)
Bentuk tulisan, ukuran dan identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kelima

Angkutan Lingkungan

Pasal 32

(1)
Penyelenggaraan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.

(2)
Pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a.
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman yang ditetapkan masing-masing daerah;
b.
dilayani dengan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 orang;
c.
tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan;
d.
tidak berjadwal.

(3)
Setiap mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan tulisan “ANGKUTAN LINGKUNGAN” yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan permukiman yang dilayani.
(4)
Bentuk dan ukuran tulisan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Contoh 3 Lampiran II Keputusan ini.

BAB V

PERIZINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Pertama

Jenis Perizinan

Pasal 33 Perizinan angkutan umum terdiri dari :

a.
izin usaha angkutan;
b.
izin trayek atau izin operasi. Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan

Pasal 34 Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

a.
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
b.
badan usaha milik swasta nasional;
c.
koperasi;
d.
perorangan warga negara Indonesia. Pasal 35

(1)
Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.

(2)
Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :

a.
angkutan orang dalam trayek;
b.
angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 36 Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

a.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b.
memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
c.
memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
d.
memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
e.
pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
f.
pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pasal 37

(1)
Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diajukan kepada :

a.
Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang;
b.
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2)
Izin usaha angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 38
(1)
Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(2)
Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 39 Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan , diwajibkan :

a.
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
b.
melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
c.
melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
d.
melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 40

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 sampai dengan Contoh 6 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 41

Perusahaan angkutan umum dapat mengembangkan usaha atau membuka cabang di Kota / Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
b.
melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten sesuai domisili cabang / perusahaan yang bersangkutan;
c.
menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Bagian Ketiga

Izin Trayek

Pasal 42

(1)
Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib memiliki izin trayek.
(2)
Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;
3) nomor induk perusahaan;
4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;
6) masa berlaku izin;
b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;
3) kode trayek yang dilayani;
4) jumlah kendaraan yang diizinkan;
5) jumlah perjalanan per hari;
6) sifat pelayanan;
7) masa berlaku izin;

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan; 2) nama perusahaan; 3) nomor induk kendaraan; 4) tanda nomor kendaraan; 5) nomor uji; 6) merk pabrik; 7) tahun pembuatan; 8) daya angkut orang; 9) kode trayek yang dilayani; 10) kode pelayanan;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan; 2) nomor induk kendaraan; 3) nama perusahaan; 4) masa berlaku izin; 5) trayek yang dilayani; 6) tanda nomor kendaraan; 7) nomor uji; 8) daya angkut orang; 9) daya angkut bagasi; 10) kode trayek yang dilayani; 11) jenis dan sifat pelayanan; 12) jadwal perjalanan;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 43

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 44

(1)
Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2)
Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. Pasal 45

(1)
Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohon wajib memenuhi :

a.
persyaratan administratif;
b.
persyaratan teknis.

(2)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

a.
memiliki surat izin usaha angkutan;
b.
menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
c.
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
d.
menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
e.
memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
f.
surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
g.
surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
h.
surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

(3)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a.
pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
b.
prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

(4)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin trayek pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Pasal 46

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

a.
izin bagi pemohon baru;
b.
pembaharuan masa berlaku izin;
c.
perubahan izin, terdiri dari :

1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi; 2) pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi; 3) perubahan jam perjalanan; 4) perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau

perpendekan rute); 5) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak; 6) pengalihan kepemilikan perusahaan; 7) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas

kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 47

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a.
persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3);
b.
pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani

trayek yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan; 6) kelas jalan yang dilalui; 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani

trayek yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan; 6) kelas jalan yang dilalui; 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

d. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan.

(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.

(3)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
surat keputusan izin trayek;
b.
surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
c.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
d.
kartu pengawasan kendaraan;
e.
surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 48

(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :

a.
persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3);
b.
pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi sesuai domisili perusahaan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan; 6) kelas jalan yang dilalui; 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten sesuai domisili perusahaan, untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan; 6) kelas jalan yang dilalui; 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.

(3)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
surat keputusan izin trayek;
b.
surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
c.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
d.
kartu pengawasan kendaraan;
e.
surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 49

(1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b.
pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut asal dan tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui; 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota menurut asal dan tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan; 6) kelas jalan yang dilalui; 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

d. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai badan otorita/badan pengelola, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita / badan pengelola yang bersangkutan.

(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
c.
kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 50

(1)
Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf a;
b.
dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2)
Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.

Pasal 51

(1) Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten sesuai lokasi terminal perubahan jam, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar kota dalam propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang ada; 5) rencana jadwal perjalanan;

b. kartu pengawasan yang akan dilakukan perubahan jam perjalanannya.

(2)
Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan jam. Pasal 52

(1)
Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi :

a. pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut lokasi perubahan rute, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon; 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) kapasitas terminal yang disinggahi; 5) rencana jadwal perjalanan; 6) kelas jalan yang dilalui;

b. pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten /Kota menurut lokasi perubahan rute, untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek

yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

c. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
c.
kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 53

(1)
Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 5), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:

a.
surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
b.
bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

(2)
Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin

(1)
Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 6), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dengan dilengkapi :

a.
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2);
b.
pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten / Kota menurut domisili kepemilikan lama dan baru, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar kota dalam propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda dan trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :

memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami
kehilangan.
Pasal 54

1) pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan

kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan; 2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
surat keputusan izin trayek;
b.
surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
c.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
d.
kartu pengawasan kendaraan;
e.
surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 55

(1)
Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c butir 7), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:

a.
pertimbangan dari Bupati /Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten /Kota menurut domisili perusahaan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar kota dalam propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi keterangan peruntukan kendaraan lama;
b.
dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2)
Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a.
lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
b.
kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 56

(1)
Pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 48 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 49 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a atau huruf b, Pasal 54 ayat (1) huruf b, dan Pasal 55 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pejabat pemberi izin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2)
Ben tuk pertimbangan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran III Keputusan ini. Pasal 57

(1)
Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan oleh :

a. Direktur Jenderal, untuk :

1) angkutan lintas batas negara; 2) angkutan antar kota antar propinsi (AKAP); 3) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan antar jemput; 4) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan karyawan; 5) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan permukiman; 6) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

b. Gubernur, untuk :

1) angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP); 2) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan antar jemput; 3) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan karyawan; 4) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan permukiman; 5) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan pemadu moda; 6) angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai

tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan;

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk :

1) trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2) trayek angkutan perbatasan yang melampaui Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai tugas dekonsentrasi, dengan memperhatikan keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan;

d. Bupati, untuk :

1) angkutan perdesaan; 2) angkutan kota dalam ibukota Kabupaten; 3) angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten; 4) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam

satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan.

e. Walikota, untuk :

1) trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota;

2) trayek angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan.

(2)
Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3)
Bentuk permohonan izin trayek angkutan, dokumen izin trayek angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi izin trayek angkutan dan penolakan izin trayek angkutan, sebagaimana tercantum dalam Contoh 8 sampai dengan Contoh 13 Lampiran III Keputusan ini. Pasal 58

(1)
Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2)
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a.
surat pertimbangan dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan/atau
b.
kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam.

(3)
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

a.
trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui;
b.
persyaratan yang harus dipenuhi;
c.
masa berlaku surat persetujuan.

(4)
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(5)
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.
(6)
Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Contoh 14 Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Keempat

Izin Insidentil

Pasal 59

(1)
Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;

(2)
Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :

a.
menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
b.
keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.

(3)
Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;
(4)
Bentuk izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Contoh 15 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 61

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh :

a.
Kepala Dinas Propinsi sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota antar propinsi;
b.
Kepala Dinas Kota / Kabupaten sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin Trayek

Pasal 62

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

a.
melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
b.
melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
c.
melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
d.
melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
e.
mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
f.
mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
g.
mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
h.
mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
i.
mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
j.
mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
k.
mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
l.
mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
m.
setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
n.
mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
o.
mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
p.
memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
q.
menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
r.
melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
s.
menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
t.
mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
u.
mematuhi ketentuan tarif;
v.
mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 63

(1)
Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
(2)
Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
(3)
Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek yang digantikannya.

Bagian Keenam

Izin Operasi

Pasal 64

(1)
Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib memiliki izin operasi.
(2)
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan; 2) nama perusahaan;

3) nomor induk perusahaan; 4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab; 5) alamat perusahaan/ penanggung jawab; 6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan; 2) nama perusahaan; 3) jumlah kendaraan yang diizinkan; 4) masa berlaku izin;

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan; 2) nama perusahaan; 3) tanda nomor kendaraan; 4) nomor uji; 5) merk pabrik; 6) tahun pembuatan; 7) daya angkut (orang); 8) ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan,

dan toilet;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan; 2) nomor induk kendaraan; 3) nama perusahaan; 4) masa berlaku izin; 5) tanda nomor kendaraan; 6) nomor uji; 7) daya angkut orang; 8) daya angkut bagasi;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 65

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 66

(1)
Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2)
Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. Pasal 67

(1)
Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemohon wajib memenuhi :

a.
persyaratan administratif;
b.
persyaratan teknis.

(2)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

a.
memiliki surat izin usaha angkutan;
b.
menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
c.
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
d.
menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
e.
memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
f.
surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
g.
surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
h.
surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

(3)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a.
pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b.
prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

(4)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita / badan pengelola.

Pasal 68

Permohonan izin operasi, dapat berupa :

a.
izin bagi pemohon baru;
b.
pembaharuan masa berlaku izin;
c.
perubahan izin, terdiri dari :

1) penambahan kendaraan; 2) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak; 3) perubahan kepemilikan perusahaan; 4) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor

kendaraan.

Pasal 69

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a.
persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67;
b.
pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah

operasi yang dimohon; 2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain; 4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah

operasi yang dimohon; 2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain; 4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
surat keputusan izin operasi;
b.
surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
c.
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
d.
kartu pengawasan kendaraan;
e.
surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 70

(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3);
b.
pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan; 2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan; 2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
surat keputusan izin operasi;
b.
surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
c.
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
d.
kartu pengawasan kendaraan;
e.
surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 71

(1) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
b.
pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah

operasi yang dimohon; 2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

c. pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah

operasi yang dimohon; 2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan; 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya; 4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
b.
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
c.
kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 72

(1)
Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a.
surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
b.
bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

(2)
Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan. Pasal 73

(1)
Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2);
b.
pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili kepemilikan lama dan baru, yang meliputi :

1) pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan

kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan; 2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; 3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. dokumen izin operasi yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
surat keputusan izin operasi;
b.
surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
c.
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
d.
kartu pengawasan kendaraan;
e.
surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 74

(1)
Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a.
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) huruf c;
b.
pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten / Kota untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili perusahaan berupa keterangan peruntukan kendaraan lama;
c.
dokumen izin operasi yang dimiliki.

(2)
Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
b.
kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 75

(1)
Pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 70 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 71 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 73 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2)
Bentuk pertimbangan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Contoh 16 Lampiran III Keputusan ini. Pasal 76

(1)
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diberikan oleh :

a. Direktur Jenderal, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi;

2) angkutan pariwisata;

b. Gubernur, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi;

2) angkutan sewa sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas dekonsentrasi;

c.
Gubernur DKI Jakarta, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Propinsi kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas dekonsentrasi;
d.
Bupati/Walikota, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas pembantuan;

2) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Gubernur;

3) angkutan taksi yang melayani dalam Kabupaten / Kota, apabila tidak ada penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal atau Gubernur;

4) angkutan lingkungan;

(2)
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3)
Bentuk permohonan izin operasi angkutan, dokumen izin operasi angkutan, surat keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir laporan realisasi izin operasi angkutan dan penolakan izin operasi angkut an, sebagaimana tercantum dalam Contoh 17 sampai dengan Contoh 22 Lampiran III Keputusan ini. Pasal 77

(1)
Apabila wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2)
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a.
surat pertimbangan dari Gubernur; dan/atau
b.
kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan pariwisata.

(3)
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

a.
jumlah kendaraan yang disetujui;
b.
persyaratan yang harus dipenuhi;
c.
masa berlaku surat persetujuan.

(4)
Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan yang ditentukan.
(5)
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.
(6)
Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Contoh 23 Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 78

Perusahaan angkutan taksi, sewa, pariwisata dan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

a.
melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
b.
melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
c.
melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
d.
melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
e.
mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
f.
mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
g.
mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
h.
mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
i.
mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
j.
mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
k.
mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
l.
mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
m.
mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
n.
memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
o.
menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
p.
beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
q.
menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
r.
mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
s.
mematuhi ketentuan tarif;
t.
mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB VI

SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 79

(1)
Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan kepada awak kendaraan umum.
(2)
Pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.

(3)
Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana ayat

(2)
di atas, sekurang-kurangnya meliputi :
a.
peraturan lalu lintas jalan;
b.
peraturan angkutan jalan;
c.
pengaturan penumpang dan bagasi;
d.
manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
e.
kepribadian mengemudi;
f.
manejemen mengemudikan kendaraan;
g.
posisi duduk yang benar;
h.
pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
i.
dokumen perjalanan;
j.
pertolongan pertama kecelakaan.

(4)
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan oleh :

a. Direktur Jenderal, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan lintas batas negara; 2) angkutan antar kota antar propinsi (AKAP); 3) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan pemadu moda; 4) angkutan pariwisata;

b. Gubernur dalam hal ini Dinas Propinsi, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP); 2) angkutan antar kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi, untuk

angkutan antar jemput, angkutan karyawan dan angkutan permukiman; 3) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan pemadu moda; 4) angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai

tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

5) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, dan yang melayani lebih dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

6) angkutan sewa;

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan dalam trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2) angkutan perbatasan yang melampaui Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai tugas dekonsentrasi, dengan memperhatikan keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

3) angkutan taksi pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan; 4) angkutan sewa;

d. Bupati, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan perdesaan; 2) angkutan kota dalam ibukota Kabupaten; 3) angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten; 4) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam

satu daerah Propinsi, sebagai dengan memperhatikan keputusan Gubernur

tentang penetapan kebutuhan angkutan. 5) angkutan taksi yang melayani wilayah ibukota Kabupaten; 6) angkutan lingkungan.

e. Walikota, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan dalam trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota;

2) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi, sebagai tugas desentralisasi, dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang penetapan kebutuhan angkutan.

3) angkutan taksi yang melayani wilayah Kota; 4) angkutan lingkungan.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menyusun sistem informasi pengemudi angkutan umum.

Pasal 80

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah atau swasta yang berkompeten dalam penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan keterampilan pelayanan angkutan umum diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 82

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib :

a.
mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
b.
memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
c.
memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
d.
bertingkah laku sopan dan ramah;
e.
tidak merokok selama dalam kendaraan;
f.
tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain;
g.
mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 83

(1)
Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.

(2)
Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut :

a.
di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempattempat lain yang ditentukan;
b.
menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.

(3)
Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 84

(1)
Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
(2)
Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
(3)
Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.
(4)
Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.
(5)
Bentuk tanda bukti pembaya ran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 85

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 86

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 87

(1)
Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
(2)
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
(3)
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
(4)
Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.

(5)
Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan umum. Pasal 88

(1)
Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Pengusaha angkutan umum.
(2)
Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.
(1)
Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 89 Pasal 90

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 91

(1)
Mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilengkapi dengan ruang bagasi untuk penyimpanan barang milik penumpang.
(2)
Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), barang milik penumpang dapat disimpan di bawah tempat duduk atau di tempat yang khusus disediakan untuk barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.
(3)
Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.
(4)
Keamanan bagasi penumpang pada ruang bagasi menjadi tanggung jawab operator, terhadap barang di luar ruang bagasi menjadi tanggung jawab penumpang.

BAB IX

POOL DAN AGEN

Pasal 92

(1)
Pengusaha angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor.

(2)
Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :

a.
tempat istirahat kendaraan;
b.
tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;

(3)
setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
b.
jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
c.
tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan :

1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter; 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;

3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan / percepatan;

4) lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

Pasal 93

(1)
Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

(2)
Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :

a.
gedung / ruang kantor;
b.
ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
c.
tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
d.
tempat ibadah;
e.
kamar kecil/toilet.

(3)
Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a.
tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
b.
tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;
c.
pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal. Pasal 94

(1)
Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
(2)
Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan.
(3)
Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain yang memungkinkan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai agen diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 95

(1)
Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan, izin trayek angkutan dan izin operasi angkutan, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.

(2)
Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan :

a.
laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
b.
hasil pengendalian dan pengawasan;
c.
hasil audit kinerja perusahaan angkutan.

(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

(1)
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.

(2)
Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
b.
mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang angkutan;
c.
memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
d.
berbadan sehat;
e.
petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.

(3)
Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan lokasi :

a.
terminal untuk angkutan dalam trayek;
b.
di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;
c.
tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.

(4)
Apabila dalam melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 97

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 98

(1)
Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 digunakan sebagai bahan evaluasi.
(2)
Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur, Dinas Propinsi dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.
(3)
Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan yang izinnya diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.
(4)
Apabila terdapat indikasi pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan meningkat walaupun tanpa ada laporan evaluasi dari Propinsi dan Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 100

(1)
Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin trayek/operasi yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
(2)
Bentuk evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

(1)
Pengusaha angkutan umum yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 78 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
(2)
Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pecabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan.
(4)
Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 sampai dengan 5 Lampiran VI Keputusan ini.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada pengusaha angkutan umum diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII

SISTEM PELAPORAN

Pasal 102

(1)
Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin angkutan yang merupakan tugas dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal.
(2)
Gubernur atau Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin angkutan yang diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali yang berupa rekapitulasi pemberian izin kepada Direktur Jenderal.
(3)
Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin angkutan yang merupakan tugas pembantuan kepada Direktur Jenderal.

(4)
Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Contoh 1 sampai dengan 3 Lampiran VII Keputusan ini. Pasal 103

(1)
Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
(2)
Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(3)
Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) seperti sebagaimana tercantum pada Contoh 4 Lampiran VII Keputusan ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 104 Izin usaha, izin trayek dan izin operasi angkutan yang telah diterbitkan pada saat

berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 105 Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 20 Agustus 2003
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd
AGUM GUMELAR, M. Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong Pembangunan;

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

4. Para Gubernur;

5. Para Kepala Kepolisian Daerah;

6. Para Walikota/Bupati;

7. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat;

8. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi;

9. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota/Kabupaten.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO NIP. 120105102

2 thoughts on “KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO KM. 35 TH 2003 TTG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

  1. This region is also known for its spectacular landscapes and fine cuisine.
    s a great way to have fun, relax and learn a lot about other cultures.
    50% Off Rates at Sheraton Kauai Resort (located in Poipu) The Sheraton Kauai Resort is offering a special rate of $285, with a fifth night free when booking five nights or more, along with a special $50 daily food and activity credit, and two for one surf lessons in Hanalei Bay.

  2. Roman cities were full of wine spreads all over the globe.
    It does not conduct heat very well, therefore allowing the wine goblets
    that are great without food. This is felt in wine even for one who is not the case and
    still not a marriage made in heaven. Minnesota edged
    Light-Green Bay 17, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s