PERDA PROP. JABAR NO. 21 TH 2001 TTG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN


PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR  21 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang     :   a.   bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor;

b.   bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam penyelenggaraan perhubungan berdasarkan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat       :   1.   Undang-undang   Nomor  11  Tahun  1950  tentang  Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 14 Juli 1950);

2.   Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3.   Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);

4.   Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian  (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

5.   Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

7.   Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

8.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9.   Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

28. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

31. Peraturan Daerah Propinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :   PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1.   Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat.

3.   Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Jawa Barat.

5.   Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.

6.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.

7.   Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas.

8.   Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

9.   Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal   tetap maupun tidak berjadwal.

10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek–trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

11. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.

12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah–pindah.

14. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.

15. Bandar Udara  adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

16. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri  yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro.

17. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem   kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Barat yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Transportasi Jalan

Paragraf 1

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya  dituangkan dalam bentuk  rencana umum jaringan transportasi jalan.

(2)  Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan  Gubernur.

(3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a.   rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;

b.   rencana pengembangan jaringan jalan, lintas penyeberangan dan jalan rel;

c.  rencana penetapan lokasi Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

(1)   Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan   peraturan perundang–undangan yang berlaku.

(2)  Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

(3)  Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meliputi :

  1. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
  1. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;

c.   perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas.

(4)  Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, meliputi :

a.   penetapan kecepatan maksimum pada jalan;

b.   penetapan lintasan satu arah dan atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu–waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;

c.   penetapan lintasan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat  berat pada jalan;

d.   perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu–rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;

e.   larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas–ruas jalan    tertentu;

f.    larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;

g.   larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;

h.   larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

(5)  Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap :

a.   penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas;

b.   pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas;

c.   setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya.

(6)  Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

(1)  Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.

(2)  Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas dan atau pihak pembangun atau pengembang.

(3)  Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diterbitkan dalam bentuk rekomendasi dari Dinas.

(4)  Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dikenakan retribusi.

(5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pemberian Ijin terhadap  setiap angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini, hanya dapat diberikan terhadap barang–barang tertentu yang karena sifatnya atau dimensinya tidak dapat dipecah–pecah.

Pasal 7

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

  1. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
  1. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang per-orangan setelah mendapat ijin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

(1)  Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2)  Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan pengujian prototipe, pemeriksaan mutu karoseri dan pengujian berkala.

(3) Mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan rancang bangun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Untuk menjamin mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, terhadap bengkel karoseri dilakukan pembinaan oleh Dinas.

(2)  Pembinaan  bengkel karoseri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan  dalam bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri.

(3)  Terhadap bengkel karoseri yang memenuhi persyaratan teknis diberikan sertifikat bengkel karoseri tertunjuk.

Pasal 10

(1)  Setiap produksi yang dibuat oleh bengkel karoseri tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, sebelum diuji berkala dan atau dioperasikan di jalan harus dilakukan pemeriksaan mutu.

(2) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus pemeriksaan mutu, diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu yang dikeluarkan  oleh Dinas.

Pasal 11

Khusus bagi mobil barang, disamping diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Dinas menetapkan pula batas muatan maksimum yang boleh diangkut dan  peruntukannya.

Pasal 12

Pelaksanaan pemeriksaan mutu karoseri dilakukan oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 13

Penilaian kelayakan  bengkel karoseri,  pemeriksaan mutu dan  penilaian teknis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi.

Pasal 14

(1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan asset Pemerintah Daerah  yang akan dihapuskan harus dilakukan penilaian teknis oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.

(2)   Sebagai bukti hasil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang dikeluarkan  oleh Dinas.

(3)  Penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

Pasal 15

Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ayat (3)  Pasal 14 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 16

(1)  Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang.

(2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilayani dengan :

  1. trayek tetap dan teratur;
  1. tidak dalam trayek.

Pasal 17

(1)   Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 16  ayat (2)  huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.

(2)   Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :

a.   trayek Antar Kota Dalam Propinsi;

b.  trayek Perkotaan.

(3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini memuat  asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.

Pasal 18

(1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17    Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh  Gubernur.

(2)  Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 19

(1) Pengangkutan  orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.   angkutan taksi;

b.   angkutan sewa;

c.   angkutan pariwisata;

d.   angkutan khusus.

(2)  Pelayanan angkutan  orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) pasal  ini dilakukan sesuai dengan ketentuan             perundang–undangan  yang berlaku.

Pasal 20

(1)  Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan  orang perorangan.

(2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi.

(3)  Ijin trayek atau Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Dinas.

(4)  Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, wajib memenuhi persyaratan :

  1. memiliki ijin usaha angkutan;
  1. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
  1. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan   bermotor;
  1. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

(5)  Persetujuan atau penolakan permohonan ijin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 21

(1) Ijin sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini  diberikan dalam bentuk Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)  Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.

(3)  Perpanjangan ijin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 22

(1)  Dalam rangka menjamin pelayanan dan  kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan  penumpang umum yang dioperasikan harus  dilakukan peremajaan.

(2)  Pelaksanaan peremajaan  kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat dalam  5 (lima) tahun sekali.

(3)  Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan ijin trayek atau ijin operasi.

Pasal 23

Setiap pemegang ijin trayek atau ijin operasi  diwajibkan untuk:

  1. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin   operasi;

b.   mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

c.   melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, pemilikan kendaraan, dan nama  perusahaan;

d.   melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

e.   mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sesuai dengan ketentuan Undang–undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang–undang Nomor 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 24

Ijin trayek atau ijin operasi  tidak berlaku karena :

  1. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
  1. dikembalikan oleh pemegang ijin;
  1. pencabutan ijin;
  1. habis masa berlaku.

Pasal 25

(1)  Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila :

a.   pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini;

b.   melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

c.   tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

(2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, dilakukan melalui peroses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut–turut dengan tenggang waktu masing–masing 1 (satu) bulan.

(3)  Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini habis masa jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan ijin.

Pasal 26

(1) Setiap pemegang ijin diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pemberi ijin paling lambat  14 (empat belas) hari kerja dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi ijin apabila terjadi :

a.  perubahan domisili perusahaan;

b.     perubahan pemilikan kendaraan;

c.   pengalihan pengusahaan;

d.   perubahan teknis, baik bentuk, unjuk kerja maupun tipe kendaraan.

(2) Ijin dinyatakan dibekukan apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3)  Untuk memberlakukan kembali ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diharuskan mengajukan kembali permohonan  ijin baru.

Pasal 27

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :

a.  pemegang ijin memindahtangankan ijin tanpa persetujuan pemberi ijin;

b.           pemegang ijin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara;

c.   pemegang ijin memperoleh ijin dengan cara tidak sah;

d.   tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Pasal 28

Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten atau Kota untuk penumpang kelas ekonomi, ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Jawa Barat.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Jembatan Timbang

Pasal 29

(1)  Untuk pengendalian angkutan barang, di ruas-ruas jalan tertentu diadakan alat pengawasan dan pengamanan jalan, kendaraan beserta muatannya.

(2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.

(3) Penentuan lokasi,  pembangunan, pemeliharaan serta pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 30

Setiap kendaraan angkutan  barang yang beroperasi di jalan wajib ditimbang, kecuali :

  1. mobil barang yang tidak bermuatan;
  1. mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tanki;
  1. mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat  dan barang berbahaya.

Pasal 31

(1)  Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi ketentuan :

a.   daya angkut;

b.   daya dukung jalan;

c.   muatan sumbu terberat.

(2)  Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, termasuk jenis pelanggaran Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) dengan kategori :

a.   ringan, 6  s.d. 15 %;

b.   sedang, di atas 15  s.d.  25 %;

c.   berat, di atas 25 %.

Pasal 32

(1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31   ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.   pelanggaran ringan dan sedang dapat melanjutkan perjalanan setelah dikenakan denda;

b.   pelanggaran berat  :

1)   dikenakan denda dan tidak boleh melanjutkan perjalanan, atau

2)   dapat melanjutkan perjalanan setelah dikenakan denda dan penurunan muatan sampai batas kelebihan muatan katagori pelanggaran sedang.

(3)  Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, besarnya  ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengatahuan DPRD Propinsi Jawa Barat dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai,  Danau dan  Penyeberangan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 33

Alur sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten atau Kota di wilayah Propinsi dan penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi ditetapkan  oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

(1) Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam     Pasal 33 Peraturan Daerah ini,  perlu  dilengkapi dengan  fasilitas perambuan lalu lintas, terminal, bangunan dan dermaga.

(2) Lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas atau pihak  lain setelah mendapat persetujuan teknis dari  Dinas.

Pasal 35

Setiap kegiatan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan di perairan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis :

a.   kelengkapan sertifikat dan surat–surat kapal ;

b.   dokumen–dokumen lainnya dari kapal yang dipersyaratkan untuk kapal tersebut.

Pasal 36

(1)  Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Kesempurnaan  Kapal bagi      kapal–kapal sungai dan danau yang berukuran  isi kotor maksimal       20 m3 /7 Gross Ton  dilakukan oleh Dinas.

(2)  Setiap awak kapal wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.

(3)  Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak kapal sungai dan danau dilaksanakan oleh Dinas.

(4)  Kapal–kapal penyeberangan  yang berukuran  isi kotor minimal            20 m3 /7 Gross Ton  harus memiliki Surat Tanda Kesempurnaan  Kapal.

Paragraf 2

Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 37

(1)  Pelayanan usaha angkutan sungai dan danau meliputi usaha pelayaran pedalaman dan usaha angkutan untuk umum dengan menggunakan kapal pelayaran daratan.

(2)  Pengusahaan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pihak Badan Hukum Indonesia atau orang perorangan Warga Negara Indonesia.

(3)  Untuk dapat mengusahakan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib memiliki ijin usaha.

(4)  Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diberikan oleh Dinas.

(5) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :

a.   memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan berlayar;

b.   memiliki akte pendirian perusahaan atau kartu tanda penduduk;

c.   memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

d.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(6)  Ijin usaha diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(7)  Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan ijin usaha wajib  :

a.   memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan ijin usaha;

b.   melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah ijin usaha diterbitkan;

c.   melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilikan kapal.

Pasal 38

(1)  Setiap pengusaha yang telah mendapat ijin usaha wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi bagi setiap kapal yang dioperasikan.

(2)  Ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :

a.   memiliki ijin usaha;

b.   memiliki kapal yang laik berlayar;

c.   memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.

(3)  Ijin trayek atau ijin operasi diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(4) Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

(5)  Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

(6)  Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan ijin trayek atau ijin operasi wajib  :

a.   mengoperasikan kapal yang laik berlayar;

b.   melakukan kegiatan operasional pada lintasan trayek yang telah ditetapkan;

c.   melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilikan kapal.

(7)  Perusahaan  penyeberangan yang melaksanakan lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi keriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan atau daerah belum berkembang dengan daerah terpencil dan atau daerah yang belum berkembang lainnya dengan daerah yang telah berkembang.

(8)  Pengusahaan angkutan penyeberangan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini dilakukan oleh pihak badan hukum Indonesia.

Pasal 39

Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila pengusahaan angkutan sungai dan danau melakukan hal–hal sebagai berikut :

a.   tidak mengoperasikan kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya ijin trayek atau ijin operasi;

b.   mengoperasikan kapal–kapal yang tidak memenuhi persyaratan pelayaran sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku;

c.   tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perkeretaapian

Paragraf 1

Prasarana

Pasal 40

(1)  Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

(2)  Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api lintas Kabupaten atau Kota dan dalam Kabupaten atau Kota sepanjang tidak bersinggungan  dengan kereta api antar kota merupakan  kewenangan Pemerintah Daerah.

(3)  Perencanaan dan pembangunan jalan, fly over, jalan layang, perlintasan sebidang, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan pembangunan, pemotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dilaksanakan dengan cara yang tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

(4) Perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus mendapat ijin dari Dinas.

(5)  Pemerintah Daerah menyediakan dan merawat prasarana kereta api dan dapat dikerjasamakan dengan badan hukum lainnya.

(6)  Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api Pemerintah Daerah  menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Paragraf 2

Sarana

Pasal 41

(1)  Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah ini  wajib menyediakan dan merawat sarana kereta api.

(2) Penyediaan dan perawatan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan  melalui kerjasama.

Pasal 42

Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengendalian ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Pengaturan struktur tarif dan golongan tarif angkutan kereta api ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengatahuan DPRD Propinsi Jawa Barat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan  Laut

Pasal 44

Untuk kegiatan penyelenggaraaan lalu lintas laut perlu dilakukan  pembinaan yang meliputi :

a.   trayek lalu lintas angkutan laut;

b.   pelayanan jasa kepelabuhan, perkapalan dan kenavigasian pada pelabuhan–pelabuhan regional dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut;

c.   keselamatan pelayaran;

d.   kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

Pasal 45

Pembinaan trayek lalu lintas angkutan laut terdiri dari :

a.   trayek angkutan laut dalam negeri, luar negeri,  liner dan tramper;

b.   jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam  huruf a pasal ini terdiri trayek utama dan trayek pengumpan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan laut  dan Penunjang Angkutan Laut

Pasal 46

(1)  Penyelenggaraan angkutan laut terdiri dari kegiatan angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut.

(2) Kegiatan angkutan laut terdiri dari usaha angkutan laut dalam negeri, usaha angkutan laut luar negeri dan usaha angkutan laut khusus.

(3) Termasuk bagian dari kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, adalah kegiatan usaha pelayaran rakyat dan kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan.

(4)  Kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, yaitu kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di dalam/di luar kolam pelabuhan  atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.

(5)  Kegiatan penunjang angkutan laut meliputi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Usaha Bongkar Muat Barang (PBM), Usaha Depo Peti Kemas (DPK), Usaha Tally (UT) dan  Usaha Penyewaan Alat–alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL).

(6)  Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayaran rakyat, usaha angkutan di perairan pelabuhan dan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) pasal ini, wajib memiliki Surat  Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas.

(7)  Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut luar negeri, usaha angkutan laut dalam negeri dan angkutan khusus  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, wajib memiliki Surat  Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, dengan terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi kelayakan usaha dari Dinas.

Pasal 47

(1)  Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat wajib dipenuhi persyaratan :

a.   memiliki sekurang–kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang–kurangnya 1(satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang–kurangnya GT. 7;

b.   memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;

c.   memiliki Akte Pendirian Perusahaan;

d.   memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

e.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2)  Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Angkutan di Perairan Pelabuhan wajib dipenuhi  persyaratan :

a.   memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan;

b.   memiliki tenaga ahli yang sesuai;

c.   memiliki Akte Pendirian Perusahaan;

d.   memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

e.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 48

(1)  Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) wajib dipenuhi persyaratan :

a.   memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;

b.   memiliki tenaga ahli yang sesuai;

c.   memiliki Akte Pendirian Perusahaan;

d.   memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

e.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

(2) Khusus untuk          perusahaan Depo Peti Kemas wajib memiliki gudang perbengkelan peti kemas dan lapangan penumpukan peti kemas yang memadai

Pasal 49

(1) Setiap pendirian cabang perusahaan untuk semua jenis usaha angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi pendirian cabang perusahaan dari Dinas.

(2)  Ijin–ijin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan   her registrasi atau daftar ulang, sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 50

(1)  Semua ijin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) dan (7) serta Pasal 49 Peraturan Daerah ini,  dikenakan retribusi.

(2) Pengaturan  retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Sarana

Pasal 51

(1) Setiap kegiatan usaha angkutan di perairan wajib menggunakan kapal yang laik berlayar.

(2) Pengesahan surat ukur bagi kapal–kapal yang berukuran sampai dengan 7  Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal atau pas tahunan pertama untuk kapal berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 52

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun serta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Bagian Keempat

Prasarana

Paragraf 1

Tatanan Kepelabuhan

Pasal 53

(1)  Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan  dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

(2)  Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menurut jenisnya terdiri dari :

a.   pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;

b.   pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.

(3) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan terdiri dari :

a.   pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;

b.   pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;

c.   pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;

d.   pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;

e.   pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.

(4) Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d pasal ini  ditetapkan dengan memperhatikan :

a.   kebijakan yang menunjang pusat pertumbuhan  ekonomi;

b.   berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang inter Kabupaten  atau Kota;

c.   memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional lainnya;

d.   memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;

e.   volume kegiatan bongkar muat.

Pasal 54

Penyelenggaraan Pelabuhan Regional  dilaksanakan oleh Dinas atau dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 55

(1) Setiap Pelabuhan Regional wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  pasal ini diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.

(3) Rencana Induk Pelabuhan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)

Pasal 56

(1)  Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Regional, ditetapkan   batas–batas DLKR dan DLKP.

(2)  Penyelenggara Pelabuhan Regional mengusulkan penetapan DLKR dan DLKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Gubernur.

(3)  DLKR dan DLKP Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Regional

Pasal 57

Pelayanan jasa kepelabuhan di Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis  Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 58

(1)  Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini meliputi :

a.   penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;

b.   pelayanan jasa–jasa yang berhubungan dengan pemanduan      kapal–kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;

c.   penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;

d.   penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;

f.    penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;

g.   penyediaan terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan        Ro-Ro;

h.   penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan.

(2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk :

a.   kelancaran perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;

b.   pusat kegiatan pelayanan;

c.   pusat distribusi dan konsolidasi.

(3)  Pengaturan tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam     ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragaraf 4

Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional

Pasal 59

(1) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.

(2) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dalam hal :

a.   Pelabuhan Umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

b.   berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.

(3) Pengelola Pelabuhan Khusus  Regional wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang.

Pasal 60

(1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah mendapat ijin Gubernur.

(2)  Daratan hasil reklamasi di dalam perairan Pelabuhan Khusus Regional dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola Pelabuhan Khusus Regional sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pembangunan

Pasal 61

(1) Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional harus mendapatkan ijin dari Gubernur.

(2) Ijin pembangunan Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan Hukum Indonesia dikenakan retribusi.

(3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6

Pengoperasian

Pasal 62

(1) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional harus mendapatkan ijin dari Gubernur.

(2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama Pengelola Pelabuhan Khusus Regional  masih menjalankan usahanya.

(3)  Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

a.   pembangunan Pelabuhan Khusus Regional telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

b.   keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;

c.   pengelolaan lingkungan;

d.   memiliki sistem dan prosedur pelayanan;

e.   tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

(4)  Ijin pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh badan hukum Indonesia dikenakan retribusi.

(5)  Pengaturan retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 63

Pengelola Pelabuhan Khusus Regional yang telah mendapat ijin operasi diwajibkan :

a.   mentaati peraturan perundang–undangan dan ketentuan di bidang pelayaran, kelestarian lingkungan peraturan perundang–undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

b.   bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang bersangkutan;

c.   melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 64

(1)  Dilarang menggunakan Pelabuhan Khusus Regional untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin Gubernur.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa :

a.   dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;

c.   pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.

(3)  Ijin penggunaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan dilaksanakan melalui kerja  sama dengan pelabuhan umum terdekat.

(4) Penggunaan Pelabuhan Khusus Regional untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, ijin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Paragraf 7

Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

Pasal 65

(1) Pada setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus  wajib dilengkapi dengan  fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.

(2) Penampungan  limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dioperasikan oleh Penyelenggara pelabuhan  umum atau pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

(3)  Badan Hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dapat melakukan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal,  dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan  Udara

Pasal 66

Penyelenggaraan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan lalu lintas udara di Bandar Udara dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan Udara  dan Penunjang Angkutan Udara

Pasal 67

(1)  Penyelenggaraan angkutan udara dilakukan untuk menghubungkan satu bandar udara dengan bandar udara yang lain dalam Propinsi dan penerbangan sekitar bandar udara yang meliputi kegiatan ijin terbang (Flight approval).

(2) Ijin terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas  kepada perusahaan penerbangan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) hari.

(3) Untuk memperoleh ijin terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, perusahaan penerbangan wajib mengajukan permohonan, dengan persyaratan menyampaikan informasi mengenai :

a.   nama perusahaan penerbangan;

b.   jenis pesawat;

c.   penerbangan yang meliputi tanggal penerbangan, rute penerbangan dan tempat pendaratan teknis;

d.   jumlah orang dalam pesawat yang meliputi nama capten pesawat, nama awak pesawat lainnya dan nama penumpang;

e.   tujuan penerbangan.

Pasal 68

(1)  Pelayanan  kegiatan usaha penunjang angkutan udara meliputi Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan  Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).

(2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara dilakukan oleh Badan Usaha Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.

(3) Untuk pelayanan kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Dinas.

(4)  Untuk memperoleh ijin usaha Ekspedisi  Muatan Pesawat Udara (EMPU) wajib dipenuhi persyaratan :

a.   memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;

b.   memiliki tenaga ahli yang sesuai;

c.   memiliki Akte Pendirian Perusahaan;

d.   memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

e.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 69

(1) Setiap pendirian kantor cabang usaha penunjang angkutan udara, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi dari Dinas.

(2)  Ijin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan registrasi ulang  sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 70

(1)  Semua ijin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, 68 dan 69, Peraturan Daerah ini,  dikenakan retribusi.

(2) Pengaturan  retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Prasarana

Paragraf 1

Tatanan Kebandarudaraan

Pasal 71

(1)  Bandar Udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan  dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan  sesuai dengan tingkat kebutuhan.

(2)  Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menurut statusnya terdiri dari :

a.   Bandar Udara  Umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;

b.   Bandar Udara Khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.

(3) Hirarki peran dan fungsi Bandar Udara terdiri dari :

a.   Bandar Udara pusat penyebaran;

b.   Bandar Udara bukan pusat penyebaran.

Pasal 72

Menurut penyelenggaraannya Bandar Udara dibedakan atas :

  1. Bandar Udara Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah,   Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Badan Usaha Kebandarudaraan;
  1. Bandar Udara Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah,   Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Badan Hukum Indonesia.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja  dan

Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 73

(1) Untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(2) Penetapan  daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur untuk Bandar Udara :

  1. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
  1. Bandar Udara Bukan  Penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.

Pasal 74

(1) Setiap bangunan, tegakan, menara atau tower antena yang dimiliki perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar Bandar Udara tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan.

(2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) pasal ini diberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh  Dinas.

(3) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan data :

a.   letak posisi  atau denah yang akan dibangun;

b.   ketinggian yang akan dibangun.

(4) Rekomendasi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi.

(5)  Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 75

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Bandar Udara serta alat bantu penunjang keselamatan penerbangan yang dibangun Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 76

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan  di Bandar Udara Umum dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis  Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 77

(1)  Pelayanan Jasa Kebandarudaraan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Daerah ini meliputi :

a.   penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;

b.   penyediaan, pengusahaan dan pengembangan, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang cargo dan pos;

c.   penyediaan, pengusahaan dan pengembangan, fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan;

d.   jasa kegiatan penunjang kegiatan Bandar Udara;

e.   penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;

f.    penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan;

g.   penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

(2) Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan meliputi :

a.   penyediaan hanggar pesawat udara;

b.   perbengkelan pesawat udara;

c.   pergudangan;

d.   jasa boga pesawat udara;

e.   jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;

f.    jasa pelayanan penumpang dan bagasi;

g.   jasa penanganan kargo;

h.   jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan

(3)  Pelayanan jasa penunjang kegiatan Bandar Udara meliputi :

a.   jasa penyediaan penginapan atau hotel dan transit hotel;

b.   jasa penyediaan toko dan restoran;

c.   jasa penempatan kendaraan bermotor;

d.   jasa perawatan pada umumnya;

e.   jasa penunjang lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara.

(4)  Kegiatan penunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis  Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha lainnya.

Pasal 78

Pengaturan tarif jasa kebandarudaraan, jasa penunjang kegiatan penerbangan dan jasa penunjang kegiatan kebandarudaraan diatur lebih lanjut  dengan peraturan Daerah  tersendiri.

Paragraf 4

Pengelolaan Bandar Udara Khusus

Pasal 79

(1) Pengelolaan Bandara Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.

(2) Pengelolaan Bandar Udara Khusus  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dalam hal :

a.   Bandar Udara Umum yang ada tidak dapat melayani  sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

b.   berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan penerbangan apabila membangun dan mengoperasikan Bandar Udara  khusus.

(3) Pengelola Bandar Udara Khusus  wajib menyediakan dan memelihara :

a.   fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;

b.   fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan;

c.   fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Paragraf 5

Fasilitas Pengelolaan Limbah di Bandar Udara

Pasal 80

(1) Pada setiap Bandar Udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian Bandar Udara dan atau pesawat Udara untuk mencegah terjadinya pencemaran;

(2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disediakan oleh Penyelenggara Bandar Udara Umum atau pengelola Bandara Khusus sesuai ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

(3)  Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan penyelenggara Bandar Udara Umum atau Pengelola Bandar Udara Khusus.

BAB VI

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Penyelenggara  Pos

Pasal 81

(1)  Penyelenggara Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu  PT. Pos Indonesia juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum.

(2)  Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditer Venootscap) dan Koperasi.

(3)  Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Bagian Kedua

Telekomunikasi

Paragraf 1

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 82

(1)  Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan atau penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.

(2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat dilakukan oleh :

  1. perorangan;
  1. instansi Pemerintah;
  1. Badan Hukum selain Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan       Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Paragraf 2

Perijinan

Pasal 83

Penyelenggaraan kegiatan Pos dan Telekomunikasi meliputi antara lain :

  1. Amatir Radio;
  1. Komunikasi Radio Antar Penduduk;
  1. Pembinaan/Pengawasan Wartel;
  1. Pembinaan /Pengawasan Standarisasi Postel;
  1. Radio Konsesi (KOMRAD) Lokal/Regional;
  1. Instalasi Kabel Rumah/Gedung. (IKR/G);
  1. Radio Siaran Swasta AM/FM Lokal/Regional;
  1. TV Siaran Lokal;
  1. Handy Talky;
  1. RadioTaksi;
  1. Vsat Lokal/Regional;
  1. Radio Trunking Lokal/Regional;
  1. Paging Lokal/Regional;
  1. Point to Point Lokal;
  1. Point to Multipoint Lokal/Regional.
  1. Penyalur/Penjual Perangkat Telekomunikasi (Radio Equipment Dealer)
  1. Jasa Titipan

Pasal 84

(1)  Penyelenggaraan usaha jasa Pos dan Telekomunikasi yang meliputi Usaha Jasa Titipan, Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Telekomunikasi Khusus, Instalasi Kabel Rumah atau Gedung dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio harus mendapat rekomendasi atau ijin dari Dinas.

(2) Rekomendasi atau ijin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

(3)  Besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 85

(1) Gubernur melakukan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue (SAR).

(2)  Pelaksanaan pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal  ini dilakukan oleh SAR Coordination (SC) yang ditunjuk oleh Gubernur.

(3)  Pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi dan dapat meminta kepada instansi atau  organisasi yang memiliki potensi SAR.

Pasal 86

SAR Coordination wajib melakukan siaga dua puluh empat jam terus menerus untuk melakukan pemantauan terhadap kejadian musibah di darat, pelayaran dan atau penerbangan.

Pasal 87

(1) Wilayah tanggung jawab SAR meliputi wilayah Propinsi.

(2)  Dalam hal terjadi bencana dan musibah di Propinsi lain, potensi SAR dapat dikerahkan untuk membantu penanggulangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 88

(1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama–sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 89

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

a.   pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;

b.   peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;

c.   Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 90

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

a.   tindakan penertiban terhadap perbuatan–perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

b.   penyerahan penanganan, pelanggaran  Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;

c.   pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 91

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 92

(1)  Selain oleh pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2)  Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,  berwenang :

a.   menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b.   melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c.   menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d.   melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e.   mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.    memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g.   mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.   mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i.    mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

(1)  Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 20, 23, 31, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 74, 79  dan 84 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp  5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)  Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

(3)  Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana dibidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut, penyelenggaraan usaha angkutan udara, penyelenggaraan kegiatan usaha jasa titipan dan usaha kegiatan telekomunikasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku.

BAB  XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Ijin–ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 Nopember 2001

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

R.  N U R I A N A

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 27 Nopember 2001

SEKRETARIAT  DAERAH PROPINSI

JAWA BARAT,

ttd.

DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR  21 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I.   UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Propinsi Jawa Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Jawa Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa pos dan telekomunikasi dari dan keseluruh pelosok Jawa Barat bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Jawa Barat dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Dari gambaran di atas disadari  peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi, sistem pelayanan pos dan telekomunikasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, jasa pos dan telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang sekaligus mencabut Peraturan  Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I  Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Propinsi Daerah Tingkat I  Jawa Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan maupun antara lalu lintas angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dengan satu kesatuan sistem transportasi.

Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan transportasi jalan adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Propinsi, perkotaan dan perbatasan antar Propinsi yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi merupakan dasar pertimbangan dalam :

a.     rencana penetapan jaringan trayek dalam Propinsi;

  1. rencana penetapan kelas jalan;
  2. rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Propinsi.

Ayat (3) huruf c

a.     Yang dimaksud dengan lokasi Terminal  yaitu terminal  untuk Bis Antar Kota Dalam Propinsi dengan tipe B;

b.     Yang dimaksud dengan Stasiun Kereta Api yaitu Stasiun Kereta Api Antar Kota Dalam Propinsi.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengertian Manajemen Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pengertian rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu isarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pada dasarnya jalan, digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diijinkan digunakan diluar fungsi sebagai jalan, misalnya untuk kegiatan olah raga, perhelatan, hiburan dan sebagainya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pembangunan atau pengembangan kawasan disuatu wilayah pada hakekatnya akan berdampak pada aktivitas lalu lintas disekitar kawasan yang bersangkutan, terlebih pada kawasan yang langsung berbatasan, bersebelahan dengan ruas jalan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak buruk terhadap kinerja operasi jalan disekitar kawasan yang dikembangkan, perlu dan harus dilakukan analisis dampak lalu lintas (traffic impact study).

Kawasan kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel, pertokoan, perkantoran, pendidikan, industri, pasar atau sejenisnya, stasiun pompa bahan bakar, rumah makan, dan kawasan yang potensial mengganggu kinerja operasi jalan.

Yang dimaksud Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu kajian yang menekankan pada upaya-upaya preventif dan antisipatif terhadap gangguan-gangguan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu kawasan, terutama sekitar ruas jalan yang berbatasan dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan/pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan  serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar jalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeriksaan Mutu dilakukan dalam upaya menjamin dan mempertahankan bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi telah sesuai dengan standar rancang bangun serta telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan.

Prototipe merupakan kewenangan pemerintah Pusat, rancang bangun kewenangan pemerintah Popinsi sedangkan pengujian berkala kewenangan Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pembinaan oleh Dinas perlu dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan hasil produksi yang bermutu dan menjaga kelangsungan hidup kegiatan pengusahaan perbengkelan karoseri serta untuk menghindari tindakan-tindakan yang kurang menjamin keselamatan dan keamanan pemakai terhadap produk karoseri kendaraan bermotor yang dihasilkan.

Ayat (2)

Bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri yaitu penilaian lokasi, peralatan, tenaga pelaksana dan pemenuhan ketentuan sesuai standar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek–trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Ayat (2)

Trayek Antar Kota Dalam Propinsi yaitu trayek angkutan  melalui antar daerah Kabupaten dan Kota dalam 1 (satu) daerah Propinsi

Trayek Perkotaan yaitu trayek angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan atau Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) huruf d.

Angkutan khusus adalah pelayanan angkutan yang karena jenis, maupun ciri-cirinya bersifat khusus sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan taksi, sewa maupun pariwisata yaitu angkutan khusus karyawan, angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sewa khusus, angkutan insidentil dan angkutan musiman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan sepengetahuan DPRD adalah memberi peran kepada DPRD dalam proses penetapan tarif dasar AKDP kelas ekonomi yang ditetapkan oleh Gubernur melalui rapat koordinasi.

Pasal 29

Ayat (1)

Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Sanksi perlu dilakukan terhadap pelanggar yang memuat barang melebihi ketentuan, agar si pelanggar jera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan serta percaya pada diri sendiri.

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal , menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud pembinaan terhadap penyelenggara trayek lalu lintas laut  diarahkan terhadap :

a    penyelenggaraan trayek lalu lintas laut pelayaran dalam negeri dalam wilayah kewenangan Propinsi, baik yang bersifat liner (teratur) maupun tramper (tidak teratur);

b.   jaringan trayek yang bersifat liner dan tramper terdiri dari trayek utama dan trayek pengumpan, dapat saling menunjang dan menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;

c.   setiap perusahaan di perairan  wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit;

d.   besaran tarif lalu lintas angkutan laut baik barang  atau hewan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa;

e.   setiap perusahaan di perairan wajib mengangkut hewan dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan pelayaran;

f.    perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal dan wajib diasuransikan;

g.   Setiap perusahaan angkutan di perairan wajib menyampaikan laporan kinerja usaha dan kegiatan operasi.

Yang dimaksud dengan Salvage adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan terhadap kapal atau alat apung lainnya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya, pengangkatan kapal atau kerangka kapal yang tenggelam atau rintangan bawah air lainnya dan atau pengangkatan benda yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang didasar laut dan atau pengangkatan benda berdaya maritim yang mempunyai nilai arkeologis atau historis atau ekonomis berada diperairan.

Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya yang diselenggarakan atau diusahakan oleh perusahaan angkutan laut.

Demikan pula dengan yang dimaksud usaha penunjang angkutan laut, yakni setiap kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.

Usaha angkutan laut maupun usaha penunjang angkutan laut, dilaksanakan oleh Badan Usaha Mlik Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Koperasi yang didirikan khusus untuk kegiatan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

Ayat (2

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Kapal yang laik berlayar adalah suatu kapal yang telah diperiksa kehandalannya secara nautis (pengawakan lengkap, alat–alat keselamatan lengkap, sekoci penolong berfungsi, cara pemuatan dilaksanakan dengan baik, sertifikat kapal masih berlaku), teknis (mesin utama dan bantu berfungsi dengan baik, pompa–pompa pengisap air berfungsi, bahan bakar cukup), dan radio komunikasi berfungsi dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3

Yang dimaksud dengan kebangsaan kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negaranya.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dengan tatanan kepelabuhanan nasional adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, cargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.

Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, contohnya Bandar Udara di Timika Propinsi Papua/Irian Jaya, penyelenggaraannya oleh PT. Freeport untuk kepentingan pertambangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Batas Ketinggian Bangunan terdiri dari 7 (tujuh) Kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu :

a.   Kawasan pendekatan dan lepas landas, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan keluar dari 1.100 m – 15.000 m perpanjangan landasan;

b.   Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan ke luar dari perpanjangan kedua ujung landasan sampai jarak 1.100 m;

c.   Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian tidak melebihi 45 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan jarak batas transisi sampai radius 4.000 m dari ujung landasan;

d.   Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas ketinggian tidak melebihi 145 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan radius 6.000 m – 15.000 m dari ujung landasan;

e.   Kawasan di bawah permukaan kerucut, batas ketinggian tidak melebihi tinggi bagian bawah 45 m dan tinggi bagian atas 145 m berbentuk bidang dari suatu kerucut dari tengah landasan dengan radius 4.000 m – 6.000 m dari ujung landasan;

f.    Kawasan di bawah permukaan transisi, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 14,3 % arah ke atas dan ke luar dari kedua tepi landasan bagian bawah berjarak 150 m atau air strip landasan sejajar landasan dan bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;

g.   Kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan, batas ketinggian tidak melebihi peralatan Non Directional Beacon (NDB) kemiringan     3 % dari titik tengah antena radius 1.000 m peralatan Doppler Very High Frequency.

h.   Directional Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equitment (DME), kemiringan 1 % dari titik tengah antena radius 600 m .

Kriteria dalam menentukan rekomendasi, sebagai berikut :

a.   Ketinggian bangunan tidak melebihi batas yang ditentukan;

b.   Tidakmenimbulkan gangguan terhadap isyarat–isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara;

c.   Tidak menyebabkan silau pada mata penerbang yang menggunakan Bandar Udara;

d.   Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau pergerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan Bandar Udara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas   

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas   

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas   

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan    Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan atau badan hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI C.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s