format penyusunan naskah akademik peraturan daerah…


Keberadaan naskah akademik penyusunan peraturan daerah tidak diatur secara resmi dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia seperti pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara eksplisit tidak mengatur mengenai Naskah Akademik sebelum penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini disebut dengan partisipasi masyarakat. Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

”Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.”

Sebagai bahan “acuan” kepentingan penyusunan naskah akademik ini dapat mengacu pada Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Di dalam Pasal 5 ayat 1 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

”Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang”

Dalam Peraturan Presiden ini juda jelas menyatakan bahwa keberadaan naskah akademik adalah “dapat” yang berarti bahwa boleh ada dan boleh tidak ada atau dengan kata lain, tidak diwajibkan.

Kemudian pada ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 disebutkan :

”Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.”

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, keberadaan naskah akademik ini sering dipertanyakan dan dipandang perlu untuk menentukan arahan pelaksanaan peraturan yang akan ditetapkan atau akan disepakati bersama. Adapun definisi dan isi naskah akademik ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 sebagai berikut :

”Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.”

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menetapkan petunjuk naskah akademis dengan surat keputusan Nomor G-159.PR.09.10 tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. Disebutkan format susunan naskah akademik sebagai berikut :

Bagian pertama : laporan hasil pengkajian dan penelitian rangcangan yang diusulkan dengan memuat :

  1. Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai, metode pendekatan dan pengorganisasian ;
  2. Ruang lingkup berisi ketentuan umum dan materi ;
  3. Kesimpulan dan saran.

Bagian kedua : konsep awal rancangan yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan, terdiri dari :

  1. Konsideran ;
  2. Alas/ dasar hokum ;
  3. Ketentuan umum ;
  4. Rincian materi ;
  5. Ketentuan pidana ;
  6. Ketentuan peralihan.

—–

format diatas bisa di-adopt untuk naskah akademik peraturan daerah kale yaaa ? :)

About these ads

5 gagasan untuk “format penyusunan naskah akademik peraturan daerah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s